in

Satpol Klaim Penggusuran di Tambakrejo Sudah Sesuai Aturan, Rusun Juga Sudah Disiapkan

Sebanyak 97 rumah warga Tambakrejo yang digusur Satpol PP Kota Semarang.

HALO SEMARANG – Satpol PP Kota Semarang mengklaim, bahwa penggusuran 97 rumah warga Tambakrejo yang ditertibkan, Kamis (9/5/2019) dari sisi aturan menurutnya sudah benar. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto mengatakan, rumah mereka berada di bantaran kali, sehingga dinilai ilegal.

Dikatakan, sebenarnya sebelum kegiatan eksekusi, pihaknya sudah melakukan upaya sosialisasi kepada warga yang akan terkena proyek tersebut. Bahkan, prosesnya hampir satu setengah tahun hanya untuk menginformasikan kepada warga akan adanya proyek normalisasi BKT.

“Lalu, meningkat menjadi mediasi. Kalo sosialisasi sifatnya kan hanya satu arah, tapi pemkot masih ada mediasinya, ditanyakan kepada warga maunya apa. Kemudian dijembatani, barulah muncul kebijakan dengan cara menyiapkan rusun, dan rusun ini sudah dibuatkan sejak 2 tahun lalu. Dan 2 blok di rusun masih kosong, dengan fasilitas listrik, layout ruangan juga bagus di atas tipe 21. Kondisi rusun saat ini masih kosong, memang diprioritaskan untuk warga yang terkena penertiban,” terangnya, Jumat (10/5 /2019).

Dia berharap kepada warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Semarang yang terkena penertiban Kamis (9/5/2019) lalu untuk segera kembali pulih. Hal ini merupakan tindakan terakhir yang harus dilakukan pemkot untuk mendukung program pemerintah yaitu normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT).

“Kami harap warga segera menempati rusun yang telah disediakan pemkot untuk relokasi. Apalagi lokasi yang sekarang tidak layak, seperti pembuangan air dari rumah warga tidak bisa mengalir, “katannya.

Sementara penertiban paksa terhadap 97 rumah warga Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, ditanggapi sejumlah pihak. Tak hanya dari pihak DPRD Kota Semarang, namun juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun LBH di Kota Semarang.

Ketua LBH Petir Jateng, Zainal Abidin Petir mengatakan, pihaknya siap untuk mendampingi warga Tambakrejo untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana pun, katanya, warga Tambakrejo juga warga negara yang harus dihormati hak asasinya.

“Pemkot Semarang mestinya sebelum menggusur warga harus dicarikan tempat atau relokasi terlebih dulu. Apalagi ini bulan Ramadan, mereka kondisinya sedang puasa dan lemah. Dan jangan main gusur seenaknya, kalau dilihat dari kemanusiaan mereka kan butuh tempat tinggal saja,” ujarnya, Jumat (10/5/2019).

Zainal juga menambahkan, mestinya pemerintah Kota Semarang berterima kasih kepada warga yang hidup mandiri dan tidak membenani Pemkot Semarang, tidak melakukan tindakan kriminal, hanya butuh tempat berteduh saja.

“Satpol PP juga tidak boleh diskriminatif, kalau warga yang lemah langsung digusur tapi kalau pengusaha yang melanggar Perda tidak langsung dieksekusi,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga terdampak penggusuran akan direlokasi pemkot di Rusun Kudu. Sedangkan yang saat ini, belum pindah ke rusun mereka harus sewa rumah atau tinggal di rumah saudaranya.(HS)

Demi Penyandang Disabilitas, Ganjar Rombak Kantor Gubernuran

Ini Solusi Yang Disiapkan Pemkot Semarang Atas Kasus Penggusuran Warga Tambakrejo