in

Satgas TPPO Polri Ungkap Modus TPPO dengan Kirim Mahasiswa Magang ke Jepang

Satgas TPPO Polri Ungkap Modus TPPO dengan Kirim Mahasiswa ke Jepang

 

HALO SEMARANG – Satuan tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Polri, berhasil membongkar kasus perdagangan orang dengan modus mengirimkan mahasiswa magang ke Jepang.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan dari kasus tersebut, pihaknya menetapkan dua mantan direktur politeknik, yakni berinisial G dan EH sebagai tersangka.

Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan pengungkapan kasus ini, diawali dengan adanya laporan dari dua korban, yakni ZA dan FY, kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Jepang.

Dalam laporan tersebut, disebutkan, korban bersama sembilan mahasiswa lainnya, dikirim oleh politeknik, untuk melaksanakan magang di perusahaan di Jepang.

Namun sesampai di Jepang, para mahasiswa itu merasa mereka mengalami eksploitasi dan dipekerjakan sebagai buruh.

“Pengungkapan selanjutnya adalah TPPO dengan modus program magang ke luar negeri yang mengakibatkan korban sebagai mahasiswa mengalami eksploitasi,” kata Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam keterangan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/6/2023).

Djuhandhani mengatakan pada awalnya korban tertarik untuk kuliah di politeknik tersebut, karena tersangka G, Direktur Politeknik periode 2013-2018 menerangkan keunggulan dari politeknik tersebut.

Keunggulan tersebut adalah berupa program magang ke Jepang, untuk beberapa jurusan yaitu teknologi pangan, tata air pertanian, mesin pertanian, hortikultura, dan perkebunan.

Namun selama satu tahun magang, korban melaksanakan pekerjaan bukan layaknya magang, melainkan bekerja seperti buruh. Djuhandhani membeberkan beberapa hal yang dialami korban di Jepang.

Djuhandhani menyebut berdasarkan hasil penyidikan, diperoleh fakta bahwa politeknik tersebut tidak memiliki izin untuk proses pemagangan di luar negeri, sesuai Permenaker Nomor: per.08/men/v/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.

Selain itu, politeknik dalam menjalankan program magang, juga tidak memiliki kurikulum pemagangan di luar negeri.

Perguruan tinggi itu kemudian menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri, dalam hal ini perusahaan di Tokyo-Jepang, tanpa diketahui oleh pihak KBRI Tokyo.

Menurut Djuhandhani, ada sejumlah keuntungan yang didapatkan atas kejahatan yang dilakukan G dan EH, yakni dua program studi politeknik di Sumatra Barat ini, naik dari akreditasi B menjadi akreditasi A.

Lalu untuk salah satu politeknik di Sumatra Barat mendapatkan akreditasi B.

“Sampai dengan Januari 2021, masih terdapat saldo penerimaan dana kontribusi sebesar Rp 238.676.000, namun pembebanan dana kontribusi kepada mahasiswa magang luar negeri belum mempunyai dasar hukum,” beber Djuhandhani.

Dalam kasus ini polisi menyita satu bundel fotokopi surat dari politeknik, perihal permohonan rekomendasi pengurusan paspor, satu lembar surat kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja, satu bundel rekening koran bank BRI, satu lembar fotokopi slip penyetoran bank BNI dan barang bukti lainnya.

Para Pelaku dijerat Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Lalu, Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. (HS-08)

Menjelang Purnatugas, Kepala Dinas Pertanian Blora Siapkan Demplot Pertanian Organik

Komisi A DPRD Kendal Siap Kawal Dugaan Maladministrasi Seleksi Perades