Satgas Covid-19 di Daerah Diminta Jangan Ragu

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. (Foto Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Satgas Penanganan Covid-19 di daerah diminta untuk tidak ragu-ragu dalam melakukan pendisiplinan kepada masyarakat, agar mematuhi protokol kesehatan.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, seperti dirilis BNPB.go.id, Jumat (22/1).

Menurut dia perlu ada pemantauan pelaksanaan kebijakan ini, termasuk mengobservasi kepatuhan protokol kesehatan, di tingkatan lebih spesifik, misalnya di lingkungan perkantoran atau tingkatan komunitas.

Untuk melaksanakan hal itu, di tingkat-tingkat lebih spesifik tersebut juga perlu dibentuk Satgas Covid-19.

“Jangan ragu untuk melakukan kedisiplinan, karena Satgas Daerah dan Posko dilindungi oleh negara secara hukum, dan mohon kepada masyarakat untuk kooperatif dengan operasi yang dilakukan selama periode pembatasan kegiatan ini,” pesan Wiku.

Dia mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Pelaksaanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa – Bali periode 11 – 18 Januari 2021.

Sebanyak 73 kabupaten dan kota, terdiri atas 46 wajib PPKM, dan 23 kabupaten dan kota inisiatif daerah menjadi sasaran evaluasi ini. Dari hasil monitoring dan evaluasi inilah, diketahui bahwa PPKM periode 11 – 25 Januari 2021, belum sepenuhnya memberi hasil maksimal.

Hal itu yang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah, untuk memperpanjang PPKM, mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021.

Kebijakan PPKM sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap kasus Covid-19, nampaknya membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan hasil.

Sebaliknya, dampak dari penularan membutuhkan waktu lebih singkat. “Sehingga kebijakan ini perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, untuk menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap penanganan kasus Covid-19, berdasarkan seluruh indikator yang ada,” kata dia, saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Gedung BNPB, Kamis (21/1), yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Untuk indikator yang dimaksud, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPKM. Ada 4 indikator di antaranya indikator kasus Covid-19, indikator kematian, indikator kesembuhan dan indikator keterisian tempat tidur atau bed of ratio (BOR).

Rincian evaluasinya, pada indikator kasus aktif, sebanyak 46 kabupaten dan kota mengalami peningkatan, 24 kabupaten dan kota menurun, 3 kabupaten dan kota tidak mengalami perubahan.

Pada indikator kematian, sebanyak 44 kabupaten dan kota mengalami peningkatan, dan 28 kabupaten dan kota mengalami penurunan.

Pada indikator kesembuhan, sebanyak 37 kabupaten dan kota mengalami penurunan dan 36 kabupaten dan kota mengalami peningkatan.

Dan pada indikator keterisian tempat tidur atau BOR, sebanyak 6 dari 7 provinsi atau persentasenya 66,32%, kabupaten dan kota masih berada di atas paramater nasional.

“Hasil monitoring dan evaluasi ini pun mencerminkan perlunya penambahan strategi penangangan pandemi, dengan memanfaatkan kekuatan negara, yaitu budaya gotong royong,” katanya. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.