Sadarkan Masyarakat, Bawaslu Kendal Canangkan Kampung Anti Politik Uang

Pencanangan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu, di Desa Kebumen, Sukorejo, Kamis (8/4/2021).

 

HALO KENDAL – Dalam rangka mengahadapi Pemilu Serentak 2024, Bawaslu Kendal berusaha mencanangkan Desa Anti Politik Uang, di Desa Kebumen, Kecamatan Sukorejo, Kamis (8/4/2021).

Hal ini sangat penting, untuk menanamkan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat, agar tidak terjerumus dalam politik uang saat ada pemilu.

Komisioner Bawaslu Kendal, Firman Teguh Sudibyo mengatakan, jangan sampai pada pemilu serentak nanti ada masyakat yang tidak tahu menahu masalah politik uang.

“Karena bisa berujung petaka. Contonya, masyarakat diiming-imingi uang untuk memilih salah satu calon. Endingnya bisa masuk penjara lho,” ujarnya.

Dijelaskan, hal ini diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau biasa disebut UU Pilkada, tentang Sanksi Hukum Bagi Pemberi dan Penerima Dalam Politik Uang.

Namun berbeda dengan UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang bisa dijerat hanya pemberi, karena di UU Pilkada nomor 10 tahun 2016, di mana pemberi dan penerima dalam praktik politik uang sama-sama bisa diberikan sanksi hukum.

“Dan dalam hal ini masyarakat bisa dijadikan sasaran tembak,” jelas Fiman.

Untuk itu, dengan pengembangan desa antipolitik uang ini, nantinya diharapkan Kabupaten Kendal ke depan bisa bebas dari  politik uang.

Setelah dilakukan pembekalan, juga dilanjutkan penandatanganan antara Bawaslu Kendal dan peserta, disaksikan oleh Camat Sukorejo dan Kepala Desa Kebumen.

Camat Sukorejo, Mansyur berharap, dengan adanya pengembangan desa politik uang, masyarakat bisa tahu dan memahami tentang aturan  politik uang.

“Diharapkan dengan adanya desa percontohan anti politik uang ini, masyarakat tahu kalau sesuai undang-undang penerima dan pemberi dapat sanksi hukum,” harap Mansyur.

Senada  juga disampaikan Kepala Desa Kebumen, Nuryanti Dewi. Di desanya saat ini untuk pemilihan kepala desa sudah banyak  warga yang sadar akan bahaya politik uang.

“Daripada terima uang tak seberapa, mending memilih figur yang bisa mengayomi warganya,” tukas Nuryanti.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.