in

RS Penuh Pasien Covid-19, Dewan: Situasi Saat Ini Dilematis

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Abdul Aziz. (dok/dprd.jatengprov.go.id).

 

HALO SEMARANG – Kasus Covid-19 di Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal itu terlihat dengan hampir penuhnya sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Aziz mengatakan, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyiapkan langkah untuk mengatasi adanya peningkatan kasus Covid-19 ini.

Ia menyebut, menggandeng rumah sakit swasta untuk ikut menampung pasien Covid-19 perlu dilakukan, termasuk Puskesmas yang telah mempunyai ruang rawat inap.

“Pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan beberapa alternatif, alternatif itu bisa muncul juga dari rumah sakit swasta kemudian puskesmas-puskesmas yang sudah punya ruang rawat inap,” kata Aziz kepada halosemarang.id, Rabu (16/6/2021).

Terdapat skema lain yang dapat ditempuh pemerintah, salah satunya pemanfaatan gedung-gedung milik pemerintah seperti wisma dan mess yang memenuhi kriteria isolasi dapat digunakan mewadahi pasien Covid-19.

“Kemudian juga alternatif dari gedung-gedung wisma atau mess milik pemerintah yang kosong atau mungkin dikosongkan dulu untuk kepentingan yang lebih darurat ini,” tuturnya.

Selain itu, dikatakan Aziz, pelibatan elemen masyarakat juga patut diperhitungkan. Ia juga mengajak organisasi masyarakat (ormas) untuk tanggap membantu penanganan masa darurat ini.

“Masyarakat juga dapat diajak bicara, seperti ormas NU, Muhammadiyah kan juga punya tempat yang representatif, kadang-kadang juga ada masyarakat berinisiatif menyumbangkan tempatnya kalau mau untuk dipakai isolasi,” ujarnya.

Aziz menekankan, penggunaan Asrama Haji Donohudan di Boyolali, Gedung Diklat dan Asrama Haji transit Kanwil Kemenag Jateng yang berada di kawasan Islamic Center Manyaran Kota Semarang untuk dapat dimaksimalkan.

Lebih lanjut, ia menambahkan, saat ini perang melawan Covid-19 semakin menjadi. Untuk itu, lanjut Aziz, evaluasi harus segera dilakukan dan pemerintah diminta merapatkan barisan koordinasi dengan Forkompinda.

“Seperti Asrama Haji Donohudan di Boyolali, dan Islamic Center di Manyaran dapat dimaksimalkan lagi. Saatnya sekarang ini, melakukan rapat koordinasi untuk menyiapkan opsi-opsi,” tegas Aziz.

Sejumlah alternatif yang telah disiapkan, lanjut Aziz, berbanding lurus dengan sikap tegas pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat. Aziz menyebut, keputusan untuk menarik rem darurat serta pengenaan denda bagi pelanggar protokol kesehatan dapat dikaji lebih lanjut.

“Pemberian sanksi denda diterapkan misalnya, dengan jumlah nominal tertentu menarik untuk dipertimbangkan,” imbuhnya.

Politikus PPP ini menyadari, meskipun kasus Covid-19 meroket tajam tiap harinya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang maksimal. Dalam hal ini, tidak hanya pemerintah namun keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan.

“Sudah cukup maksimal pemerintah melakukan itu (penanganan Covid-19). Problemnya juga seperti ini, kita menyadari aktivitas ekonomi untuk menjaga kebutuhan pokoknya. Situasi kita saat ini betul-betul dilematis,” tandas Aziz.(HS)

Share This

Bantuan Renovasi Rumah Korban Kebakaran di Cempokomulyo Disalurkan

Ganti Rugi Pembebasan 60 Hektare Tambak Terdampak Tol Semarang-Demak Belum Jelas