in

Ribuan Buruh Terkena PHK Saat Pandemi, Dewan Berharap Pemerintah Hadir Beri Jalan Keluar

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo menjadi nara sumber saat dialog interaktif dewan secara live di salah satu stasiun swasta lokal, Senin (14/6/2021).

 

HALO SEMARANG – Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo berharap dengan adanya ribuan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan ataupun kena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan imbas dari Pandemi Covid-19, pemerintah kota dalam hal Dinas Tenaga Kerja bisa hadir di tengah-tengah untuk mencari jalan keluar.

“Harapan saya, di masa pandemi ini mengenai persoalan buruh, pemerintah harus hadir di dalamnya. Sehingga kedua belah pihak, baik antara buruh dan pengusaha tidak keberatan. Sudah seharusnya pemerintah jadi mediator yang baik, menunjukkan simpati kepada kedua pihak, agar trust atau kepercayaan publik kepada pemerintah benar-benar terbangun. Apapun solusinya, duduk bersama untuk kebaikan kedua belah pihak,” harapnya, saat menjadi nara sumber dalam acara dialog interaktif dewan yang disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta lokal, Senin (14/6/2021).

Politisi PDIP ini juga meminta pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja untuk pro aktif memecahkan persoalan terkait perburuhan di Kota Semarang.

“Kita juga akan terus mendorong kawan-kawan pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja untuk aktif dan pro aktif memantau situasi perkembangan aktivitas terkait perburuhan, tidak hanya menunggu laporan. Kalau ada sesuatu yang harus perlu segera diambil tindakan, dinas tenaga kerja pun harus ambil tindakan menyelesaikan persoalan yang muncul terkait perburuhan,” ujarnya.

Menurut dia, beberapa kali saat mendampingi persoalan buruh, dirinya melihat bahwa kawan-kawan Dinas Tenaga Kerja, sudah melakukan upaya pemyelesaian jika ada perselisihan perburuhan.

“Misalnya, mereka berusaha untuk memecahkan persoalan yang memanggil perwakilan pengusaha dan serikat pekerja untuk dipertemukan dengan melakukan proses mediasi awal, ini di luar proses bipartit, agar penyelesaiannya jangan sampai ada tuntutan hingga penyelesaian kepada hubungan industrial,” terangnya.

Tapi, persoalannya, kata dia, memang tidak ada aturan yang mengikat para pengusaha, tidak ada aturan yang dapat mengeksekusi pengusaha jika ada hak maupun pesangon para pekerja yang tidak diselesaikan dengan baik. “Belum ada misalnya sanksi tegas yang diberikan kepada pengusaha. Sehingga pemerintah lemah di mata pengusaha, sehingga pemerintah tidak bisa berbuat apapun jika muncul perselisihan antara buruh dan pengusaha,” katanya.

Dia juga mengimbau buruh yang saat ini masih belum bekerja untuk bangkit dan terus kreatif, karena tentunya ada hikmah di balik pandemi ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Semarang, Sutrisno mengatakan, upaya Pemerintah Kota Semarang untuk membantu para buruh yang kehilangan pekerjaannya dampak pandemi, yakni dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako selama beberapa bulan. Dan bagi yang tidak bisa bekerja bisa mengikuti pelatihan pelatihan.

“Lalu, bagi mereka yang angkatan kerja baru atau lulusan baru, masih belum bekerja, dibuatkan Aplikasi Sistem Informasi Kerja Terbuka dan Terpadu (Apik Kerjaku) yang memudahkan untuk mempertemukan pencari kerja dan yang membutuhkan SDM,” katanya.

Tentunya, para angkatan kerja diharapkan membuat kartu kuning. Otomatis nantinya mereka akan terdaftar sebagai pencari kerja. “Dan jika mereka punya kompetensi bisa mengikuti seleksi kemudian bisa dipanggil untuk bekerja,” imbuhnya.

Terkait adanya hak pekerja yang tidak terbayar oleh pengusaha, pihaknya telah melakukan mediasi dan membuat anjuran kepada perusahaan yang bersangkutan.

“Kita juga sudah datangi diimbau untuk menyelesaikan hak pekerja dengan baik. Semoga ada kesadaran dari pihak pengusaha yang optimal memberikan haknnya kepada para pekerja yang sudah bekerja,” terangnya.

Sehingga, kata dia, ada kepastian untuk para buruh menerima haknya.

“Kami bersama-sama dewan terus mendampingi buruh untuk menfasilitasi antara buruh dan pengusaha sehingga diselesaikan secara baik,” katanya.

Heru Budi Utoyo, Ketua FKSPN Kota Semarang mengatakan, adanya bantuan sembako dari pemerintah kota Semarang saat buruh terkena PHK maupun di rumahkan sangat membantu. Apalagi, ada bantuan suplemen seperti APD, berupa masker, handsanitizer yang diberikan kepada buruh saat Pandemi Covid-19.

“Saya berharap, sosialisasi terkait lapangan kerja bisa sampai ke masyarakat. Sebab, imbas dari pandemi menurut data Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ada sekitar 18-20 ribu pekerja yang di PHK atau dirumahkan,” pungkasnya.(HS)

Share This

Dewan Pendidikan Jateng Tegas Menolak Rencana PPN Pendidikan

Bahril Fahreza Resmi Promosi ke PSIS Senior