Revisi UU ITE Tak Boleh Mengutak Utik Kebebasan Berpendapat

Prof Eddy Hiariej/dok.

 

HALO SEMARANG – Problema pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi isu krusial dalam pembahasan revisi pasal yang dianggap karet ini.

Pada acara Diskusi Publik UU ITE di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (4/3/2021), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Eddy Hiariej menyampaikan pandangannya terhadap UU itu.

Wamenkumham menyatakan, UU ITE sejatinya tidak dimaksudkan untuk mengatur kejahatan di dunia maya.

‘’Sebetulnya UU ITE hanya menyangkut computer crime atau cyber crime dalam arti yang sempit. Ketika naskah UU itu kali pertama dibahas di DPR, lalu diusulkan bagaimana kalau kejahatan di dalam KUHP itu digunakan dengan sarana elektronik,’’ ujarnya.

Padahal, lanjut Eddy, sebetulnya dalam risalah pembentukan UU sama sekali tidak dimaksudkan untuk memasukkan pasal KUHP itu di dalam UU ITE.

Menurut dia, UU ITE seharusnya dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tertulis, dan kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (constitutional rights) warga negara.

Hal demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar (basic rights) akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28F ayat (1) UUD NRI 1945.

Eddy berpendapat jika realitasnya UU ini dianggap sebagai pasal karet. Di mana dalam penerapannya telah menimbulkan keresahan karena terjadi saling lapor di masyarakat.

Atas hal tersebut, Presiden RI menginstruksikan untuk secepatnya dilakukan pembahasan dan kajian terhadap UU ITE.

Acara diskusi publik ini merupakan bagian dari usaha memperoleh masukan dari para pakar, praktisi, dan masyarakat terkait berbagai hal dalam penerapan atau pemberlakuan UU ITE.

‘’Sumbangsih pemikiran yang dihasilkan sangat berguna bagi pengayaan dan atau penguatan hasil kajian terhadap UU ITE ini,’’ tegas Wamenkumham.

Diskusi publik ini diikuti oleh peserta dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), aparat penegak hukum, hingga akademisi.

Hadir pula Plt Kakanwil Kemenkumham Jateng Lucky Agung Binarto, Pimti Pratama Pusat, dan para Kepala Divisi Kanwil Jateng.

Lucky Agung Binarto hadir mendamping Pimti Madya Kemenkumham, di antaranya Kepala BPHN Prof Benny Riyanto, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Ambeg Paramarta, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Dahana Putra.

Sementara Dirjen Peraturan Perundang-undangan Widodo Eka Tjahjana hadir secara virtual.

Turut hadir pada kesempatan ini kepala divisi pada Kanwil Kemenkumham Jateng. Mereka adalah Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Meurah Budiman, Kepala Divisi Keimigrasian Santosa, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Bambang Setyabudi.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.