HALO SEMARANG – Minat perempuan yang rendah untuk berpolitik, menyebabkan tak banyak dari mereka yang berperan dalam pemilihan umum (pemilu).
Hal itu disampaikan anggota Komisi A dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jateng, Dwi Yasmanto, dalam acara Ngobrol Bareng Dewan (Ngode), di Kota Semarang, Selasa (18/1/2022).
Selain dari DPRD, hadir pula Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subhi dan Mila Karmilah selaku akademisi dari Unissula. Menyoal peran perempuan itu, Fajar mengatakan ketersedian kuota perempuan telah diatur dalam Undang Undang Pemilu.
“Kaderisasi perempuan di partai, cenderung sedikit. Hal itu didasari minimnya minat perempuan terjun ke politik,” kata Dwi Yasmanto.
Menurut dia, masing-masing partai politik (parpol), juga membutuhkan kader perempuan yang mumpuni. Dengan begitu, kader tersebut bisa ikut memperjuangkan hak perempuan di daerahnya.
“Kami dari partai politik, benar-benar membutuhkan kader perempuan, yang bisa memperjuangkan hak-hak perempuan. Artinya, kami juga mengharap suara dari perempuan, karena kader perempuan juga harus memiliki kualitas dan kredibilitas,” kata legislator, yang akrab disapa Yayan tersebut.
Berbagai cara digunakan untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pemilu.
“Semua cara kami gunakan. Di antaranya memperbanyak kegiatan sosialiasi pemilu yang melibatkan kader perempuan, kemudian dalam sosialisasi tersebut kami utamakan isu-isu perempuan, sehingga ada motivasi perempuan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan politik soal pemilu,” terang Fajar.
Sementara, Mila menilai, perempuan tidak mau terjun ke politik, karena sistem pemilu yang berubah. Kalau dilihat dari kebijakan, memang tidak memihak kepada perempuan, karena tadinya menggunakan sistem zipper 1-2, berubah ke sistem suara terbanyak, yang menjadikan peluang perempuan menjadi sedikit.
“Apabila dilihat dari keikutsertaan atau partisipan pemilu, mayoritas pendaftar memang didominasi oleh laki laki,” kata Mila. (HS)
