in

Rencana Perpanjangan PPKM Darurat, Bupati Kebumen Nyatakan Ikut Kebijakan Pusat

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto bersama jajaran Forkompimda, ketika mengikuti rapat secara virtual dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dari Pendopo Rumah Dinasnya, belum lama. (Foto : Kebumenkab.go.id)

 

HALO KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk seandainya ada kebijakan memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga enam pekan.

“Kami belum menerima suratnya, apakah diperpanjang atau tidak. Masih menunggu,” kata Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, seusai mengikuti rapat dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual bersama kepala daerah di Pendopo Rumah Dinasnya, belum lama.

Bupati menyatakan, PPKM adalah kebijakan Pemerintah Pusat, berbeda dengan PSBB yang merupakan usulan dari daerah. Untuk itu terkait kebijakan ini, pemerintah tetap akan mengacu petunjuk dari pusat.

“Apapun keputusan pusat, ini harus kita dukung. Karena penyelesaian Covid-19 ini harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi kita ikut pusat,” kata Bupati, seperti dirilis Kebumenkab.go.id.

Bupati menegaskan, seiring dengan  penerapan PPKM darurat ini, pihaknya juga  memberikan stimulus atau bantuan untuk masyarakat kecil. Sebanyak 3 ribu pedagang kaki lima yang berjualan di semua alun-alun di wilayah Kebumen, mendapat bantuan sosial masing masing sebesar Rp 750 ribu.

“Bantuan itu akan kita perluas lagi, tidak hanya PKL yang ada di Alun-Alun Kebumen, Gombong, Karanganyar, Prembun dan Kutowinangun, para sopir angkot, tukang cukur, juru parkir dan para PKL yang berjualan di jalan protokol juga akan kami beri bantuan. Artinya, kami juga memperhatikan mereka yang terdampak dari PPKM ini,” jelas Bupati.

Bupati juga meluruskan soal adanya informasi, yang menyebut tempat ibadah bisa kembali dibuka. Menurutnya, informasi itu tidak benar. Instruksi Menteri Dalam Negeri, tidak ada yang menyebut tempat ibadah kembali dibuka.

“Yang benar, bahwa masjid ditutup, tetapi tetap dikumandangkan adzan. Jadi yang dimaksud masjid dibuka, hanya untuk marbot masjid. Mereka adzan kemudian melaksanakan salat. Bukan dibuka untuk masyarakat umum. Ini yang perlu diluruskan,” kata Bupati. (HS-08)

Share This

HUT-75 Sukoharjo, Bupati Ajak Masyarakat Bangkit

Cilacap Tambah 150 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19