in

REI Ungkap Realisasi Target Pembangunan Rumah Subsidi MBR Belum Tercapai

Salah satu unit tipe Rumah Komersil yang dipasarkan di Kota Semarang, beberapa waktu lalu.

HALO SEMARANG – Aosiasi Real Estate Indonesia (REI) menyatakan bahwa realisasi target pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2022 masih belum tercapai.

Dari data REI, pembangunan rumah subsidi sampai pada Agustus 2022 ini baru terealisasi sebanyak 92.494 unit, padahal kuotanya cukup banyak.

“Baru 92 ribuan unit yang dibangun. Jauh sekali dibandingkan tahun lalu yang mencapai 80 persen realisasi pembangunannya. Dari kuota yang ada, tahun ini belum mencapai 50 persen,” ungkap Wakil Ketua Umum REI, Moerod, saat menjadi narasumber diskusi secara virtual bertajuk Ramah untuk Semua Mencari Solusi Masyarakat Merdeka Punya Rumah Layak diadakan Katadata, Senin (15/8/2022).

Moerod menjelaskan, bahwa REI telah membangun sebanyak 254.529 unit rumah subsidi atau sebesar 51,35 persen. Dari total realisasi sebanyak 495.637 unit di tahun 2020.

“Lalu di tahun berikutnya realisasi REI sebanyak 295.495 unit atau 80 persen. Dari total realisasi pembangunan rumah untuk program KPR/FLPP sebanyak 659.994 unit tahun 2021,” katanya.

Bahkan, kata dia, beberapa daerah DPD REI menyatakan bahwa KPR lebih sulit pencapaiannya tahun ini, sehingga perlu aturan baru terkait kepemilikan perumahan

“Adanya aturan baru perlu dipertimbangkan. Tentunya, dengan diskusi tidak hanya REI tapi juga melibatkan pengembang besar, BI dan lainnya,” jelasnya.

Sedangkan untuk realisasi pembangunan rumah komersil yang sudah terjual tahun 2020-2022 sebanyak 94.403 unit, sisa sebanyak 88.319 unit yang belum terjual.

“Jadi jumlahnya hampir sama unitnya antara terjual dan stok rumah komersil,” paparnya.

Menurutnya, beberapa kendala memperbanyak kepemilikan rumah subsidi, antara lain karena daya beli masyarakat yang turun imbas pandemi dua tahun terakhir.

“Kemudian harga lahan/tanah yang cukup tinggi, membuat pengembang kesulitan mencari lahan yang sesuai. Selain itu, aturan baru yang juga menghambat pembangunan, yaitu terkait seperti ijin lingkungan, ada persyaratan harus peserta BPJS untuk balik nama. Serta sisi pendanaan dari bank penyalur KPR yang tidak memenuhi persyaratan untuk menyalurkan KPR program FLPP,” terangnya.

“Juga ada perubahan aturan kepemilikan rumah bagi ASN dengan menggunakan Tapera, FLPP untuk MBR yang berpenghasilan tetap, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) bagi pedagang dan pekerja sektor informal. Padahal kebutuhan rumah subsidi bagi MBR penghasilan tidak tetap, seperti pedagang, pekerja informal paling besar,” lanjitanu.

Berdasarkan data REI, dari sektor properti punya kontribusi sebesar 13,6 persen penyumbang PDB Nasional, menyerap 8,5 juta pekerja/6,95 persen dari total angkatan kerja tahun 2020. Multiflier efek dan rantai pasok 175 industri lain yanh sangat tinggi konten lokal.

“Terutama bagi industri semen, furniture dan lainnya,” katanya.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kemen PUPR, Fitra Nur, menanggapi untuk mengurangi backlog kepemilikan rumah PUPR, mempunyai empat program, dengan pembangunan rumah susun (rusun), dengan anggaran sekitar Rp 19 T, untuk membangun sebanyak 51.340 unit. Rumah umum PSU anggaran Rp 3,43 T, sebanyak 262.345 unit. Rumah swadaya, anggaran Rp 27,6 T, sebanyak 813.660 unit dan
Lalu, rumah khusus dengan anggaran Rp 2,277 T sebanyak 10.000 unit.

“Ini rencana stategis pembangunan rumah tahun 2021-2024. Data 2019 lalu, rumah layak huni ada 51 juta rumah, dengan indikator kecukupan ruang, sanitasi, air minum,”katanya.

Ada juga program PSR pembangunan sejuta rumah. Ini untuk mengurangi backlog yang cukup tinggi.

Mulya Amri, Panel Ahli Katadata Insight Centre mengatakan, backlog kepemilikan di indonesia cukup tinggi mencapai 12 juta unit. Sebesar 84 persen dari backlog ini masyarakat berpenghasilan rendah.

“Rumah subsidi tidak diminati pengembang besar karena melayani MBR kemungkinan besar gagal bayar, dan kredit macet,” katanya.

Memang, ada program FLPP adalah bersumber dari APBN bisa mengurangi 1,2 persen-2,6 persen dari backlog per tahunnya.

“Sebenarnya ini masih kurang mengingat dari total backlog hanya mengurangi sebanyak sekitar 220 ribu pertahunnya. Sekarang masih sangat kurang pembangunan rumah subsidi. Sehingga perlu untuk peran pemerintah memperbanyak pembangan rumah murah yang bisa dijangkau masyarakat bergpenghasilan,” terangnya.

Selain itu, perlu campur tangan peerintah untuk mengendalikan harga tanah karena salah satu faktor membuat harga rumah sangat tinggi.

“Untuk kurangi backlog, sehingga perlu dukungan baik itu dari APBN, dukungan swasta, perbankan memfasilitasi KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar punya rumah,” pungkasnya. (HS-06)

Dapat Laporan ODHA Asal Jabar Yang Hendak Melahirkan, Taj Yasin: Langsung Kita Tangani

Provos Polda Jateng Cek Kedisiplinan Anggota Polres Brebes