HALO BATANG – Lima Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Batang yang dalam proses rehab terbengkalai karena ditinggal pergi oleh pemborongnya. Akibatnya, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terpaksa harus menumpang di sejumlah tempat sekitar sekolahan dengan kondisi sangat memprihatinkan.
Di antaranya peserta didik harus belajar di rumah-rumah penduduk, rumah ibadah dan di kantor balai desa. Bahkan ada yang satu ruangan di rumah warga digunakan untuk dua rombongan belajar dengan pembatas papan tripleks serta duduk hanya beralaskan lantai yang dingin.
Salah satu sekolah tersebut adalah SD Negeri 1 Plelen Kecamatan Gringsing. Menurut salah seorang siswanya, Diva Tirta mengatakan, para siswa kelas V sudah beberapa bulan ini terpaksa belajar sambil lesehan, dan bercampur dengan kelas lain dalam satu ruangan.
“Sejak belajar dengan alas lantai keramik, memang tidak nyaman dan rasanya dingin. Terlebih kalau pas turun hujan, seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Ya semoga segera bisa kembali belajar di tempat yang normal,” kata Diva.
Sementara itu, salah seorang wali murid kelas III, Alpiyah mengaku ikut prihatin melihat situasi yang tengah terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan rehab gedung bangunan SD Negeri Plelen I belum ada kejelasan kapan selesainya.
Akibatnya para anak didik, termasuk anaknya, saat ini terpaksa menumpang ke rumah warga dan tempat ibadah yang tak jauh dari gedung yang tengah diperbaiki.
“Sejak akhir 2021 sampai saat ini anak terpaksa belajar di rumah penduduk. Sebelumnya bulan lalu direncanakan sudah selesai, namun sampai sekarang kondisi bangunan belum bisa ditempati. Semoga saja tidak berlarut-laru sampai setahun lamanya,” ujar Alpiyah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Lany Dwi Rejeki mengatakan, memang terdapat lima sekolah dasar yang saat ini proses rehabnya belum selesai. Hal ini karena pemborong tidak bertanggungjawab.
“Ya ini terjadi karena pihak pemborong tidak bertanggung jawab, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai,” katanya.
Dengan adanya kejadian ini, lanjut Lany, rekanan atau kontraktor yang menangani pekerjaan ini langsung masuk daftar black list. Artinya ke depan tidak bisa mengikuti lelang proyek pembangunan di berbagai daerah.
“Untuk penyelesaian rehab tersebut, sudah dianggarkan lagi pada perubahan RAPBD, sehingga bisa dipastikan tahun ini akan dilanjutkan dan bisa segera ditempati untuk KBM normal,” jelasnya.
Dari lima paket sekolah dasar yang mendapatkan bantuan rehab, pengerjaannya dipegang satu rekanan asal daerah Cimahi Tasikmalaya, Jawa Barat, yang saat ini sudah mendapatkan sanksi karena tidak menyelesaikan pekerjaan.
“Semoga rekanan penggantinya kedepan nanti, bisa berkomitmen dalam bekerja. Serta menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas,” katanya. (HS-06).