HALO SEMARANG – Jelang Pemilu 2024, media sosial menjadi salah satu media komunikasi dan informasi yang rawan polarisasi. Kehadiran konten digital beupa hoaks, fitnah, adu domba, hingga ujaran kebencian memang sering terjadi mendekati tahun-tahun politik.
Potensi konflik di media sosial menjelang tahun politik lebih seringnya dipicu oleh perbedaan latar belakang, pendapat, dan pilihan politik. Jika tidak ada mitigasi, hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan, bahwa potensi konflik tentunya harus segera diantisipasi sejak dini agar tidak ada perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada Pemilu 2024 nanti.
Heri pun mendorong penyelenggara pemilu untuk bergerak mulai dari sekarang. Pihaknya meminta untuk menyiapkan desain atau skema serta langkah konkret untuk mengantisipasi terjadinya polarisasi di media sosial.
“Di media sosial sudah ramai mendekati Pemilu 2024. Kita tentunya berharap agar tidak ada kegaduhan. Maka dari itu penyelenggara perlu menyiapkan skema atau desain serta langkah konkret untuk mencegah penyebaran konten provokatif,” ucap Heri.
Pimpinan dewan dari Fraksi Gerindra Jateng ini mengatakan, bahwa kondusifitas menjelang Pemilu 2024 perlu dijaga. Termasuk pula di media sosial yang sering menjadi arena perang narasi politik yang mengundang konflik.
Maka, langkah antisipatif terhadap konflik harus dilakukan lebih awal agar prosesnya mulai dari tahapan hingga pelaksanaan berjalan dengan kondusif. Maka dari itu Heri Pudyatmoko memandang bahwa dibutuhkan desain untuk mencegah konten provokatif.
“Ujaran kebencian, SARA, hoaks, adu domba, saling menghasut juga menjadi hal yang penting untuk kita waspadai secara bersama-sama. Maka saya minta supaya disiapkan skema bagaimana langkah pencegahan, bukan hanya soal pelanggaran Pemilu, tapi juga mencegah konflik di media sosial,” ungkapnya.
Terkait hal ini, Heri juga mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah untuk memantau konten-konten di media sosial. Apabila ada konten yang termasuk rawan, Diskominfo bisa langsung memblokirnya.
“Dan juga saya rasa perlu membuat kanal laporan agar nanti apabila ada indikasi polarisasi atau penyebaran konten-konten yang bisa memprovokasi itu bisa dilaporkan dan ditindak,” ungkap Heri.
Selain itu, Heri juga mendorong Diskominfo memperkuat literasi digital masyarakat. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi konten hoaks dan ujaran kebencian.
“Dalam hal ini bisa juga bekerja sama dengan Bawaslu. Masyarakat perlu diberikan dan dibekali fondasi yang nantinya bisa membentengi diri sehingga bisa cerdas dalam bermedia sosial dan tidak mudah diadu domba,” terangnya.
Terakhir Heri mengajak seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial menjelang tahun politik. Ia berpesan, jangan sampai ada yang memprovoksi dan terprovokasi agar tidak menimbulkan perpecahan di Jateng.
“Tunjukkan kalau kita adalah masyarakat Jawa Tengah yang masyarakatnya mencintai perdamaian. Toleransi harus dijunjung tinggi dan perbedaan harus bisa disikapi dengan bijak. Apapun yang ada di depan kita, termasuk Pemilu 2024 nanti, Jateng harus tetap gayeng,” pungkas Heri.(HS)
