in

Ratusan Ribu Mahasiswa di Kota Semarang Berpotensi Kehilangan Hak Pilih

Ilustrasi

 

HALO SEMARANG – Bawaslu Kota Semarang mensinyalir ada ratusan ribu pemilih pendatang dari luar Kota Semarang, pada saat pemilu 17 April mendatang hanya bisa mencoblos surat suara Pilpres saja.
Pasalnya, mereka yang mayoritas merupakan mahasiswa yang mengenyam pendidikan atau kuliah di Kota Semarang dan tidak ber-KTP Kota Semarang, tidak mempunyai hak pilih untuk caleg Kabupaten/Kota, caleg DPD RI, dan caleg DPR RI.

“Di Tembalang saja sekitar 100 ribu orang dari wilayah luar. Mereka dari seluruh Indonesia, studi (belajar jadi mahasiswa-red) di sini (Kota Semarang-red). Mereka tidak bisa memilih (Caleg) Provinsi, (Caleg) DPD, (Caleg) Kabupaten/Kota, tapi hanya memilih satu, yaitu hanya mencoblos surat suara Pilpres,” tegas Ketua Bawaslu Kota Semarang, M Amin, Rabu (27/2/2019).

Data itu, kata Amin, didapatkan oleh Bawaslu Kota Semarang dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tembalang yang mendata para mahasiswa dan pendatang yang akan memilih di TPS sekitar Tembalang.

“Kemarin mereka mengajukan ke PPS Tembalang, sampai ke KPU itu jumlahnya sekitar 100 ribuan orang pemilih yang merupakan pendatang. Jumlah itu bisa bertambah karena data kami hanya dari sekitar Tembalang,” jelasnya.

Maka Amin menandaskan, jika dengan banyaknya pemilih atau mahasiswa pendatang yang menentukan ingin mencoblos di TPS Kota Semarang, membuat kebutuhaan surat suara untuk Pilpres bertambah.
Untuk mengantisipasi kekurangan surat suara Pilpres, pihaknya mengimbau KPU Kota Semarang menyebar para pemilih pendatang ke beberapa TPS yang berbeda.

“Bisa jadi (pemilih pendatang itu-red) tidak akan mendapat surat suara Pilpres karena memang sangat dibatasi. Akhirnya, Tembalang kemarin dilempar ke (TPS-TPS) wilayah-wilayah lain yang berdekatan, karena untuk memecah ketersediaan surat suara karena surat suara hanya ditambah 2 persen sesuai aturan,” tandasnya.(HS)

Ini Pesan Hendi saat Membuka TMMD: “Perbedaan Pandangan Politik Jangan Sampai Memecah Belah Masyarakat”

Praktik Perampokan Legal Dalam Hak Atas Tanah di Indonesia