Raperda Tentang Makanan Halal Siap Disahkan

Sugi Hartono (kanan), saar memimpin rapat pembahasan Raperda Makanan Halal di DPRD Kota Semarang, baru-baru ini.

 

HALO SEMARANG – Rancangan peraturan daerah (Raperda) makanan halal siap digedok oleh DPRD Kota Semarang dalam waktu dekat. Raperda ini sendiri, telah rampung dibahas serta telah difasilitasi oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo belum lama ini.

Ketua panitia khusus Sugi Hartono mengatakan, setelah diajukan dan mendapatkan fasilitasi dari Gubernur, ada beberapa revisi yang sudah diselesaikan oleh tim pansus.

“Awalnya Raperda ini tentang halal dan higienis, namun direvisi menjadi Raperda Makanan Halal. Karena dari segi higienis masuk ke ketahanan pangan dalam Raperda tahun 2021 mendatang,” jelasnya, Senin (14/12/2020).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, karena telah rampung pihaknya sudah mengajukan Raperda tersebut ke pimpinan dewan dan menunggu disahkan. Ia memperkirakan Raperda akan disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat.

“Sudah saya tandatangani dan sudah diajukan, tinggal nunggu disahkan atau digedok dalam rapat paripurna yang akan datang,” imbuhnya.

Sugi menejelaskan, fokusnya dari Raperda ini adalah mengatur tentang kelayakan konsumsi bagi seluruh masyarakat. Termasuk pelaku UMKM dan pedagang kaki lima. Selain itu nantinya pengajuan sertifikasi halal, tidak dilakukan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) melainkan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Kita tidak akan kaku, kalau pelaku usaha sudah mengantongi sertifikasi halal dari MUI, ya tidak apa-apa sampai masa berlakunya habis. Setelah habis lalu mengurus lagi ke BPJPH,” katanya.

Dia menjelaskan, fungsi dari Perda Makanan Halal ini menitikberatkan pengawasan produksi atau makanan oleh Pemerintah Kota Semarang.

“Pengawasannya lebih pemerintah terkait produknya,” ujarnya.

Perda tersebut, menurut Sugi bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Karena mengatur dan melindungi masyarakat dari produk atau makanan yang tidak layak. Perda ini sendiri, menyoroti dari segi bahan, kebersihan, dan cara pengolahan

“Harapannya dengan perda ini bisa melindungi masyarakat agar makanan yang dikonsumsi bisa benar-benar layak,” paparnya.

Dalam Raperda, lanjut dia, mengatur terkait proses pembuatan produk, pengawas, pembinaan yang dilakukan secara persuasif. Sasaran utamanya adalah pelaku usaha yang sudah paten, misalnya UMKM, ataupun PKL.

“Kita juga akan melibatkan berbagai dinas, misalnya Dinas Pertanian, Koperasi dan UMKM, DKK. Nantinya ada sertifikasi dari dinas ini, minimal izin PIRT,” pungkasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.