Raperda PPLH Jateng Perlu Memasukkan Nilai Kearifan Lokal

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri (kanan) dan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudian saat bahas penguatan data Raperda PPLH Jateng di Yogyakarta, baru-baru ini.

 

HALO SEMARANG – Jajaran DPRD Jateng, mendorong agar nilai kearifan lokal dapat dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Jateng.

Selain itu, masalah pengelolaan lingkungan perlu mendapatkan perhatian agar isi rancangan peraturan menjadi terarah.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri menyatakan, Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jateng perlu mengambil nilai-nilai lokal.

Guna menguatkan itu, DPRD Jateng pun melakukan upaya penguatan data di Yogyakarta, yang sudah memiliki Perda No 3/2015 tentang PPLH.

“Kami coba kaji di Yogyakarta yang sudah terlebih dulu memiliki Perda PPLH. Sejak 2015 sampai sekarang ini tidak ada masalah. Serta nilai kearifan lokal yang coba kita gali, diharapkan bisa diambil dan diterapkan dalam raperda PPLH Jateng,” ujarnya, Rabu (4/11/2020).

Dalam upaya penguatan data di Yogjakarta itu, dihadiri Kepala Bidang Penataan Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas LH dan Kehutanan DIY, Kuncara Hadi Purwaka dan Kepala Sub Bagian Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, Suparno.

Kuncara Hadi Purwaka dalam kesempatan itu menyatakan sejumlah lokasi objek wisata alam di wilayah Yogjakarta, ada yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Di antaranya Gumuk Pasir, Air Bawah Tanah di Desa Pindul atau dikenal dengan Gua Pindul, serta beberapa objek wisata lain yang dikelola secara maksimal oleh masyarakat.

“Dalam perda ini ada peluang pengelolaan oleh masyarakat. Pemerintah tidak memberi batasan apa pun. Dalam lima tahun ini perda PPLH tidak ada masalah dengan tata ruang kami. Soal perizinan pun, sudah menjadi terpadu melalui Dinas Pelayanan Satu Atap,” katanya.

Sementara, Kepala Sub Bagian Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, Suparno menyinggung soal data spasial atau ruang kebumian (georeference) yang perlu dimasukkan dalam rancangan perda PPLH Jateng.

“Data spasial itu perlu dimasukan agar bisa terpetakan masalah pengelolaan lingkungan hidup. Karena, dalam raperda PPLH di Jateng belum disinggung soal data spasial,” tuturnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.