Rampungkan Kajian Hukum, Serikat Pekerja Pegadaian Tolak Diakuisisi

Foto ilustrasi: Serikat Pekerja Pegadaian menolak rencana akusisi Pegadaian oleh BRI.

 

HALO SEMARANG – Rencana Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengakuisisi atau meng-holding PT Pegadaian (Persero) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero), tampaknya tak akan berjalan mulus.

PT Pegadaian melalui Serikat Pekerja (SP) PT Pegadaian tegas menolak rencana akuisisi yang dilakukan oleh BRI tersebut.

Ketua Umum Serikat Pekerja Pegadaian, Ketut Suhardiono meminta pemerintah melalui Kementerian BUMN mempertimbangkan kembali wacana tersebut, dan tetap menjadikan Pegadaian sebagai BUMN yang mandiri seperti kondisi eksisting saat ini.

“Negara Repoblik Indonesia harusnya berbangga karena memiliki secara langsung satu satunya Perusahaan BUMN Gadai di dunia dan yang terbesar di dunia. Pegadaian mempunyai sejarah panjang, terus berkembang dan tangguh di segala situasi,” tandas Ketut, di Semarang belum lama ini.

Ketut Suhardiono mengatakan, saat ini elemen karyawan merasa resah dengan wacana akuisisi atau holding Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) oleh BRI.

Karena para karyawan Pegadaian berpandangan, rencana tersebut bisa diasumsikan sebagai ‘pencaplokan’ perusahaan dengan skema holding dan akuisisi yang akan dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) atau BRI.

“Pegadaian perusahaan yang sangat sehat dan berkontribusi besar pada negara, untuk apa diakuisisi oleh BRI?” tandas Ketut.

Dari aspek ekonomi, dalam kajiannya Serikat Pekerja Pegadaian melihat, selama ini Pegadaian selalu masuk dalam 10 besar BUMN penyumbang deviden terbesar. Di tahun 2019 membukukan laba bersih setelah pajak lebih dari Rp 3 trilliun.

“Pegadaian merupakan perusahaan yang terus tumbuh dengan kenaikan pencapaian laba bersih selama 5 tahun terakhir sebesar rata-rata 12,5 persen. Di tengah kondisi ekonomi global dan nasional yang melemah, Pegadaian masih mampu membukukan kinerja pembiayaan dan laba yang positif,” paparnya.

“Pegadaian adalah salah satu dari sedikit BUMN yang memiliki kinerja sangat sehat, sehingga sangat layak diposisikan sebagai perusahaan mandiri atau apabila dimerger atau diholding, maka Pegadaian harus sebagai perusahaan induk,” tambahnya.

Dari aspek sosial misalnya, Pegadaian mempunyai peranan yang cukup penting sebagai stabilisator tingkat bunga di masyarakat, terutama di kota-kota kecil dan pedesaan.

Pegadaian saat ini menjadi pengaman kebijakan pemerintah untuk mencapai sasaran pemerataan dan mencegah lembaga keuangan atau pelepas uang di pedesaan atau perkampungan, yang memasang tarif bunga yang sewenang-wenang.

“Selama ini Pegadaian punya peran sebagai jaring pengaman sosial tetap efektif. Kita mencari laba namun tanpa mengesampingkan misi sosialnya, yaitu tetap melayani lapisan masyarakat bahkan yang paling bawah. Yang lembaga lain tidak mau dan tidak bisa menjangkaunya,” tegas Ketut.

Meski demikian, Ketut menegaskan, Serikat Pekerja Pegadaian tetap mendukung penuh terkait adanya rencana keinginan Pemerintah untuk melakukan sinergi sektor ultra mikro oleh Kementerian BUMN.

Sementara Pengamat BUMN, Teguh Widodo menegaskan, Pegadaian merupakan salah satu solusi alternatif pendanaan bagi masyarakat dengan karakteristik yang berbeda dengan produk perbankan, karena dapat melayani masyarakat yang tidak bisa dilayani bank (not bankable) dan menjadi solusi kebutuhan pendanaan cepat.

“Pegadaian yang merupakan satu-satunya BUMN pelayanan gadai yang dimiliki negara memiliki outlet pelayanan yang tersebar ke seluruh pelosok negeri, dan telah dikenal dengan brand yang kuat. Pegadaian berperan penting antara lain dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan pendanaan cepat dan mencegah masyarakat agar terhindar dari jeratan rentenir,” paparnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.