in

Rakor Dengan KPK, Ini Yang Disampaikan Wabup Kendal

Wabup Kendal, Windu Suko Basuki saat mengikuti rakor yang digelar KPK RI secara virtual, di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Rabu (8/9/2021).

 

HALO KENDAL – Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki mengikuti rapat koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan seluruh Kepala Daerah se-Jawa Tengah melalui Video Conference aplikasi Zoom, Rabu (8/9/2021).

Wabup didampingi Sekretaris Daerah Kendal Moh Toha, termasuk juga para camat dan beberapa pimpinan OPD yang pelaksanaannya dipusatkan di Pendopo Tumenggung Bahurekso Kendal.

Dalam kegiatan yang diprakarsai oleh KPK tersebut, dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan pembicara dari pihak KPK, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama.

Dalam pengarahannya, Brigjen Bachtiar mengajak Pemprov Jateng dan juga Pemkab/Pemkot se-Jawa Tengah, untuk terus memperkuat komitmen anti korupsi.

“Salah satunya dengan regulasi pendidikan anti korupsi yang harus diperkuat oleh Pemprov Jateng dan setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah,” ujarnya.

Brigjen Bachtiar menegaskan, KPK dalam menjalankan tugas, sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf (a) Undang-undang no 19 tahun 2019, tentang perubahan ke dua atas Undang-undang no 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik,” jelasnya.

Bahtiar menambahkan, tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, apabila ASN profesional dalam bidang tugasnya. Selain itu juga transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta anti korupsi.

“Kepala daerah harus bisa melakukan penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki usai mengikuti rakor dengan KPK mengatakan, dirinya menyambut baik acara ini. Karena kegiatan bisa menjadi modal dan pembelajaran, sekaligus koordinasi dengan KPK RI dan instansi terkait yang ada di Pemkab Kendal.

“Kepala daerah itu harus kuat imannya. Karena antara kebatilan dan kebenaran beda tipis. Jadi harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam putaran korupsi,” ungkapnya.

Pakde Bas menyebut, Kabupaten Kendal tidak termasuk daerah dalam catatan yang buruk di KPK. Bahkan dalam laporan keuangan daerah, Kendal dalam 5 tahun terakhir mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Kami berkomitmen menjadikan pemerintah yang bersih, good goverment dan clean government. Sehingga terhindar dari tindak korupsi yang merugikan negara dan daerah, serta menciptakan pembangunan yang efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(HS)

Share This

September Ini, Penempatan Pedagang di Pasar Johar Cagar Budaya Secara Bertahap

Ruang Guru Wadahi dan Bangun Minat Pelajar terhadap Bidang Sains di Indonesia