Raih Nilai Tinggi Pencegahan Korupsi, Pemkab Boyolali Berniat Melanjutkan

Bupati Boyolali M Said Hidayat, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketika menerima kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali. (Foto : Boyolali.go.id)

 

HALO BOYOLALI – Pemerintah Kabupaten Boyolali, akan melanjutkan pelaksanaan program pencegahan korupsi dan meningkatkan prestasi yang sudah diraih.

Komitmen itu disampaikan Bupati Boyolali M Said Hidayat, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketika menerima kunjungan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kota Susu itu.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut, pelaksanaan program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Selain itu juga dalam rangka memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi.

Tim KPK datang ke Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali, Rabu (24/3) dan diterima oleh Bupati Boyolali M Said Hidayat, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan menerapkan protokol kesehatan.

Lebih lanjut Bupati Said mengatakan bahwa Kabupaten Boyolali telah tiga kali berturut-turut, mendapatkan penghargaan dengan capaian nilai tinggi, untuk monitoring centre for prevention (MCP) atau pusat pemantauan pencegahan.

Pada 2018, Kabupaten Boyolali meraih skor MCP 92 persen, pada 2019 meraih 97 persen, dan pada 2020 berhasil meraih 92,42 persen. Untuk itu perlu dukungan dan peran serta seluruh elemen agar mampu mendapatkan capian yang lebih baik.

“Kami teruskan dengan dukungan seluruh OPD, kami bergerak bersama untuk terus menerus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Boyolali,” kata Bupati Said, seperti dirilis Boyolali.go.id.

 

Sementara itu, anggota Divisi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Untung Wicaksono, menjelaskan delapan indikator yang dinilai, antara lain perencaaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), tata kelola dana desa, dan optimalisasi pendapatan.

“Ada pula manajemen aset daerah, dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),” kata dia. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.