in

Puskesmas Bandarharjo Berkomitmen Jadi Wilayah Bebas Korupsi

Pegawai Puskesmas Bandarharjo memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat.

 

HALO SEMARANG – UPTD Puskesmas Bandarhajo, di wilayah Kecamatan Semarang Utara, terus berkomitmen untuk menjadi wilayah bebas korupsi (WBK). Pihak puskesmas juga terus berusaha memberikan pelayanan masyarakat di sektor kesehatan secara optimal.

Misalnya bagaimana alur agar masyarakat mendapatkan pelayanan vaksinasi Covid-19. Terutama bagi masyarakat di wilayah kerjanya, di antaranya Kelurahan Bandarharjo, Dadapsari, Kuningan, dan Tanjungmas.

“Menjadi WBK, itu artinya kita mereformasi pelayanan, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP), tidak ada gratifikasi, pungutan liar dan suap. Intinya kita bekomitmen menjalankan layanan birokrasi yang bersih dan sehat,” terang Kepala UPTD Puskesmas Bandarharjo, dr Nurhayati, Minggu (18/7/2021).

Dia menjelaskan, layanan yang transparan dengan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal yang dilakukan menuju WBK. Segala pelayanan masyarakat, mulai informasi, kegiatan atau penyuluhan di informasikan lewat berbagai macam papan. Mulai dari informasi yang terpampang di puskesmas, situs web, dan media sosial.

“Masyarakat bisa mengakses segala informasi yang transparan, lewat bermacam media sosial. Ada Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, serta situs web https://dinkes.semarangkota.go.id/bandarharjo. Survei kepuasan oleh masyarakat juga kami lakukan,” imbuhnya.

Semua jenis pelayanan kesehatan di dalam puskesmas juga diharapkan bebas korupsi, dan menjadi sektor pelayanan yang sehat. Penerapannya saat ini juga menjadi contoh penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Para pegawai UPTD Puskesmas Bandarharjo juga telah menandatanganani komitmen dan penetapan Agen Perubahan pada Juni 2021 lalu. Diikuti kegiatan lain untuk menuju WBK, seperti kerja sama dengan lintas sektor.

“Ada enam area perubahan yang kami lakukan. Mulai manajemen perubahan, pembentukan tim zona intregitas, penetapan agen perubahan, penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas, penandatanganan integritas, melakukan sosialisasi jajaran internal dan lintas sektor serta komitmen ditandai dengan penandatanganan pakta integritas,” pungkas dr Nurhayati.(HS)

Share This

Polres Pati Bagikan Bansos Kepada Warga Terdampak Pandemi

500 Anggota dan Keluarga DPRD Kendal Divaksin