in

Pulihkan Ekonomi, Pemkab Pemalang Gelontorkan Rp 1,6 M Bantu UMKM

Kepala Seksi Permodalan dan Kemitraan, pada Bidang Koperasi dan UMKM, Dinas Koperindag Kabupaten Pemalang, Dwi Hastuti Asta Wulan. (Foto : Pemalangkab.go.id)

 

HALO PEMALANG – Pemkab Pemalang menggelontorkan dana hanpir Rp 1,6 miliar untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar dapat bangkit serta berkembang, setelah beberapa bulan ini terpuruk terkena dampak pandemi Covid-19.

Kepala Seksi Permodalan dan Kemitraan, pada Bidang Koperasi dan UMKM, Dinas Koperindag Kabupaten Pemalang, Dwi Hastuti Asta Wulan, mengatakan 60% UMKM di Kabupaten Pemalang mendapat Bantuan.

Sejak awal pandemi, Diskoperindag Pemalang memiliki agenda mendukung UMKM yang terdampak Covid-19, yakni dengan mengeluarkan dana dari APBD sebesar 1.599.600.000, untuk membantu lebih dari 2.666 pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Masing  – masing pelaku usaha mendapat bantuan Rp 600 ribu.

Pemkab Pemalang juga bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah, untuk mendapatkan bantuan bagi pelaku usaha produksi makanan.

“Ini mencakup 247 UMKM yang mendapatkan bahan baku seperti tepung, gula, telur, mentega, minyak goreng dan lain-lain,” kata dia, seperti dirilis Pemalangkab.go.id.

Tidak hanya itu, dukungan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui Banpres atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta menyebarluaskan informasi terkait hal tersebut kepada masyarakat. Diharapkan, masyarakat bisa mendaftar melalui online atau offline.

“Bantuan BPUM juga mencakup kurang lebih 70.000 pelaku usaha yang dikirimkan melalui BNI maupun BRI”, ujarnya.

Adapun untuk meringankan beban bagi pelaku usaha dimasa pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi. Kebijakan ini untuk meringankan beban para pelaku usaha yang mendapat pinjaman modal dari lembaga keuangan. Jadi pelaku usaha yang mendapat bantuan permodalan seperti KUR juga mendapatkan pemotongan angsuran.

“Setoran Rp.500.000 mendapatkan potongan menjadi 20.000, menurut informasi yang saya dengar, itu dilakukan sampai akhir tahun 2020”, tutur Wulan. (HS-08)

Share This

Revisi UU ITE Tak Boleh Mengutak Utik Kebebasan Berpendapat

Pembangunan Pemalang Didukung Sejumlah Program Unggulan