in

Proyek Pembangunan Jembatan Kaca Tinjomoyo Tak Rampung, Dewan Pertanyakan Pemilihan Kontraktor

Ilustrasi foto: Jembatan Kaca Hutan wisata Tinjomoyo, Kota Semarang. 

HALO SEMARANG – Proyek pembangunan Jembatan Kaca di Hutan Wisata Tinjomoyo Kota Semarang yang ditargetkan selesai pada 2021, hingga kini tak kunjung rampung dikerjakan.

Kontraktor PT Putra Nanggroe Aceh selaku pelaksana, telah diputus kontrak dan bahkan diblacklist. Nilai pagu paket proyek tersebut mencapai Rp 12 miliar, dan saat ini terancam mangkrak.

Menanggapi proyek andalan Pemerintah Kota Semarang yang terancam mangkrak tersebut, Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto mengaku sangat menyayangkan kasus seperti ini masih saja terjadi di Kota Semarang.

 

“Proyek Jembatan Kaca Tinjomoyo telah diputus kontrak, karena hingga akhir tahun 2021 kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Kita sayangkan hal itu, karena tidak terselesaikan proyek itu,” ujarnya, Rabu, (5/1/2022).

 

Dikatakan dia, kasus seperti ini mestinya menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Kota Semarang. Apalagi di tahun-tahun sebelumnya, kasus kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan juga sering terjadi.

“Pemilihan kontraktor sebagai pemenang lelang harus benar-benar terukur. Track recordnya seperti apa, pendanaannya seperti apa,” imbuhnya.

Pengerjaan sebuah proyek pembangunan, kata Wachid, tentu membutuhkan kontraktor yang siap dengan segala konsekuensi.

“Misalnya, untuk pendanaan awal harus siap. Setelah progres berapa persen pembangunan, diberikan dana sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan. Nah, apakah proses itu dilakukan sesuai peraturan yang ada? Itu perlu ditelusuri,” kata politisi PAN ini.

Dia mempertanyakan apakah dana tersebut telah digunakan sesuai aturan dan peruntukkan atau tidak. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi dana pembangunan tersebut justru digunakan untuk kepentingan lain.

“Pengawasan kami tidak sampai ke sana, karena memang tugas pengawasan dewan terkait pelaksanaan Perda. Tetapi informasi yang kami tangkap, kontraktornya tidak bisa menyelesaikan karena keterbatasan dana. Perencanaan pendanaan dari kontraktor meleset,”paparnya.

Pemkot Semarang, lanjut dia, harus memiliki target penyelesaian setiap pembangunan. Tentunya perlu mengawal progres secara berkelanjutan. Tujuannya, apabila ditemukan kendala agar segera bisa dicari solusi.

“Manajemen waktu sangat penting. Kadangkala proses penayangan pengumuman lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ini dilakukan pertengahan tahun. Ini menjadi masalah karena waktunya mepet. Apabila waktu terbatas, tentu akan mempengaruhi kualitas pekerjaan, karena bekerja dalam kondisi tergesa-gesa,” katanya.

Prinsipnya, lanjut Wachid, Pemkot Semarang harus melakukan evaluasi. Solusinya, pembangunan dianggarkan kembali di 2022. Tentu, prosesnya dimulai dari awal, mulai dari proses lelangnya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suryaty selaku PPKom, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil review dan kajian perubahan perencanaan.

“Kalau sudah selesai review dan kajian tersebut, bisa segera dilelangkan di 2022 ini. Tapi kami juga melihat dulu ketersediaan anggaran (APBD),” terang Atik, sapaan akrabnya.

Pihaknya mengaku belum mengetahui kepastian waktu pelaksanaan lelang. “Apabila kajian perencanaan selesai, nanti segera dinaikkan ke ULP. Soal waktu kapan, akan ada pembahasan di ULP. Kami usahakan terealisasi tahun ini,”harap Atik.

Mengenai sebab tidak selesainya pembangunan Jembatan Kaca Tinjomoyo, Atik menerangkan jika tidak ada kendala teknis di lapangan. “Anggaran dan lahan sudah siap. Kendala utamanya ya dari pihak rekanan atau kontraktor yang tidak profesional. Tidak komitmen dan tidak bertanggungjawab dalam penyelesaian pekerjaannya. Itu saja,” ungkap Atik. (HS-06)

Di awal pekerjaan, lanjut Atik, pekerjaan rekanan berjalan baik. Tetapi entah mengapa dalam proses selanjutnya tidak ada progres baik. Mengenai manajemen waktu, menurutnya tidak ada masalah.  “Karena sudah ada time schedule yang diarahkan oleh DPU, tim teknis, pengawas konsultan, PPKom dan lain-lain, kalau dia mengikuti pasti tidak terjadi seperti ini,” terangnya.

Berdasarkan kontrak kerja, deadline pengerjaan tercatat berakhir hingga 27 Desember 2021. “Tapi pada 21 Oktober 2021 lalu, saya sudah melakukan putus kontrak sesuai prosedur. Mulai SP 1, SP 2, hingga peringatan kritis, namun rekanan tidak ada progres sama sekali,” katanya.

Apabila terjadi putus kontrak, kata Atik, maka pembayaran dilakukan sesuai dengan hasil berita acara putus kontrak.

“Pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh rekanan hanya 2,91 persen. Putus kontrak tersebut otomatis diikuti sanksi berupa blacklist bagi rekanan sesuai dengan tahapannya,“ pungkasnya. (HS-06)

Vaksinasi Anak 6 – 11 Tahun di Boyolali Diterget Rampung Pertengahan Januari

Diskusi dengan Disdukcapil Boyolali, DPRD Jateng Singgung Duplikasi Data Kependudukan