in

Proses PTSL Diduga Tak Sesuai Aturan, Warga Tawangmas Semarang Minta Pendampingan BKBH FH Unisbank

Warga Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang mendatangi Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum (FH) Unisbank Semarang di kampus Mugas Jl Tri Lomba Juang No 01 Semarang (11/8/2021).

 

HALO SEMARANG – Sejumlah 14 warga Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang mendatangi Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum (FH) Unisbank Semarang di kampus Mugas Jl Tri Lomba Juang No 01 Semarang (11/8/2021).

Kedatangan warga di terima oleh Ketua BKBH FH Unisbank, Sukarman dan didampingi oleh salah satu staf Pengajar Arikha Saputra. Warga Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, meminta dan berharap pendampingan terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Kelurahan Tawangmas.

Salah satu warga yang enggan ditulis namanya dalam berita mengatakan, untuk pengurusan sertifikat tanah dalam program ini, warga dikenai biaya mencapai Rp 500 ribu.

“Karena ada warga yang enggan membayar karena tak ada kwitansi, berkas kemudian dikembalikan oleh pihak panitia yang dibentuk kelurahan. Maka kami bermasud meminta pendampingan dari BKBH FH Unisbank,” katanya.

Sementara Karman Sastro panggilan akrab Ketua BKBH FH Unisbank mengemukakan, pada subtansinya warga keberatan atas biaya PTSL di luar ketentuan yang diatur pemerintah.

Memang dalam surat keputusan bersama (SKB) No 25/SKB/V/2017 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan bahwa biaya PTSL di Jawa dan Bali sebesar Rp 150 ribu.

“Jika ada penarikan biaya di atas ketentuan maka jelas pelanggaran,” ungkapnya.

Karman menambahkan, tim BKBH FH Unisbank sedang mengidentifikasi data data yang ada. Jika berkas PTSL warga dikembalikan karena keberatan pungutan di atas ketentuan, maka pihaknya akan mengklarifikasinya melalui DPRD Kota Semarang.

“Kita sudah buatkan surat audiensi untuk mempertemukan para pihak dalam program PTSL di Tawangmas. Jika syarat pensertifikatan tanah milik warga memang sudah lengkap menurut hukum kok masih ditolak, maka kita akan adukan ke Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Kepresidenan Bidang Agraria. Ini adalah program nasional, maka pemerintah pusat harus melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan,” katanya.

Arikha Saputra menambahkan, surat kuasa warga sudah ditanda tangani dan pihaknya akan segera kirimkan surat audiensi ke DPRD Semarang.

“Jika bisa diselesaikan ditingkatan pemerintah Kota Semarang, tak perlu kita buatkan surat ke Kepala Staf Kepresidenan,” ujarnya.(HS)

Share This

Dukung Pasokan Oksigen di Jateng saat Pandemi, Bea Cukai Tanjung Emas Fasilitasi Importasi Isotank

70 Anggota Paskibra Kendal Dikukuhkan