in

Proses Pembangunan RSUD Kelas D Mijen Molor, Kontraktor Terancam Blacklist

Sekretaris Distaru Kota Semarang, M Irwansyah bersama jajaran saat meninjau pembangunan proyek Kota Semarang.

 

HALO SEMARANG – Proses pembangunan RSUD Kelas D Mijen mengalami keterlambatan. Pihak kontraktor terancam terkena blacklist dari Pemkot Semarang.

Sekretaris Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang, M Irwansyah mengatakan, progress pembangunan RSUD Kelas D Mijen saat ini baru terealisasi 45 persen. Padahal kontraktor harus merampungkan pembangunan RSUD tersebut maksimal 14 Desember 2019.

“Kontraktor yang mengerjakan pembangunan tersebut bermasalah, mereka kehabisan dana di pertengahan jalan,” katanya, Selasa (26/11/2019).

Lebih lanjut, Irwansyah mengungkapkan, dengan lambannya pengerjaan proyek pembangunan RSUD tersebut, pihaknya sudah melayangkan surat peringatan satu dan dua kepada PT Daya Bangun Mandiri, selaku pemenang lelang.

“Harapannya kontraktor dapat mengejar keterlambatan dengan sisa waktu yang ada ini,” ungkapnya.

Pengerjaan RSUD Mijen sendiri, lanjut Irwansyah, telah dimulai sejak 18 Juli 2019 lalu. Adapun waktu pelaksanaan pembangunan selama 150 hari, atau batas waktu pengerjaan pada 14 Desember 2019 mendatang.

‘Jika tidak dapat merampungkan proyek senilai Rp 10 miliar itu, Irwansyah menegaskan, akan memutus kontrak. Konsekuensianya, kontraktor tersebut akan masuk dalam daftar blacklist dan tidak dapat mengikuti lelang hingga dua tahun anggaran ke depan.

“Dari pihak kontraktor sudah menyanggupi untuk mengejar keterlambatan. Kami masih beri kesempatan karena memang masih ada waktu tersisa hingga batas waktu 14 Desember. Kalua ini sampai gagal, kami akan putus kontrak dan black list,” tegasnya.

Irwansyah menegaskan, pihak kontraktor saat ini masih mengerjakan struktur bangunan yang rencananya akan dibuat empat lantai. Meski dikejar waktu, kontraktor harus membangun sesuai kaidah teknis. Pengawasan akan terus dilakukan oleh pihak Distaru.

Jika pembangunan ini tak rampung tahun ini, pihaknya akan melanjutkan pada 2020 mendatang, dalam pengerjaan tahap kedua.

“Ini bukan multiyears tapi anggarannya dipotong jadi dua, tahap pertama Rp 10 miliar, tahap kedua Rp 25 miliar. Nanti kami rampungkan di tahap kedua,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Suharsono menuturkan, dewan memang sudah menganggarkan pembangunan RSUD sebesar Rp 30 miliar. Sebesar Rp 10 miliar untuk pekerjaan pembangunan, sisanya untuk sarana dan prasarana. Seharusnya pembangunan tersebut sudah rampung dalam waktu 150 hari.

“Dari sisi perencanaan sudah dipertimbangkan secara matang, tapi realitas progress pembangunannya sangat minim sekali,” katanya.

Menurut Suharsono, seharusnya sejak awal pembangunan, pengawasan dari dinas harus ketat supaya tidak terjadi keterlambatan. Hal ini tentu merugikan pemkot dan masyarakat. Layanan rumah sakit yang seharusnya dapat berjalan 2020, terpaksa harus mundur, sementara alat kesehatan sudah dianggarkan.

“Kami berharap ini jadi pembelajaran bahwa pengawasan ketat dan terarah harus dipantau tegas oleh dinas,” ujarnya.

Dia meminta pemkot untuk memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila kontraktor tidak dapat merampungkan proyeknya.

“Kalau sudah diberi peringatan sampai habis surat perintah kerja (SPK) harus ada sanksi. Paling tidak blacklist karena prestasi kerjanya tidak baik,” tambahnya.(HS)

Banur: Tanpa Pluim, PSM Tetap Tim Bagus

Bidik Potensi Kunjungan Wisata Luar Negeri, Jateng Siapkan 10 Event Internasional