in

Program PTSL, BPN Kota Semarang Targetkan 50 Ribu Sertifikat Tanah Terbit

Kantor Pertanahan Kota Semarang.

 

HALO SEMARANG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang menargetkan 50 ribu sertifikat bidang tanah diterbitkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Koordinator Data Yuridis Program PTSL Kota Semarang, Latif mengungkapkan, program PTSL merupakan upaya memudahkan dalam pendataan tanah.

“Ini program untuk memudahkan dalam pendataan tanah. Sehingga masyarakat bisa terbantu dengan adanya program ini,” ungkap Latif, Selasa (22/6/2021).

Ia menyebut, saat ini tengah memasuki tahap pengumpulan data fisik dan yuridis. Pendataan dilakukan dengan menghitung ukuran bidang tanah, meski tanah tersebut sudah didirikan bangunan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

“50 ribu itu mau tanah kosong, sawah, maupun bangunan tetap bicaranya tanah bukan bangunan. Kita hitungannya bidangnya,” tuturnya.

Pada prosesnya, Latif menerangkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi di 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Selanjutnya, dilakukan proses pengumpulan data hingga pengunggahan data pada sistem KKP. Sebelum berlanjut penerbitan sertifikat tanah, terdapat ruang selama 14 hari yang diperuntukkan kepada masyarakat untuk mengoreksi data.

“Masing-masing kelurahan terwakili di 16 kecamatan. Begitu satu kelurahan selesai, kita akan bergeser ke kelurahan sebelahnya. Kita menggunakan prinsip 3M yakni mendekat, merapat, menyeluruh,” terangnya.

Ia menjelaskan, program PTSL ini dilakukan untuk mendata seluruh bidang tanah serta melakukan pendaftaran bagi tanah yang belum memiliki sertifikat. Selain itu, meski tanah telah bersertifikat akan dilakukan pendataan ulang.

“PTSL mendata secara keseluruhan bidang tanah baik yang sudah sertifikat maupun belum. Kita bekerja per kelurahan, didata semua nanti di sana meski ada yang sudah sertifikat ini gunanya untuk perbaikan data, yang belum bersertifikat kita bantu disertifikatkan,” jelas Latif.

Dari program PTSL, harap dia, dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan, dan menjauhkan munculnya konflik sengketa tanah dan mafia tanah.

“Kalau tanah sudah memiliki kekuatan hukum, harapannya mafia tanah akan hilang,” imbuhnya

Latif menekankan, kepada masyarakat untuk dapat melakukan kerja sama dalam melancarkan pemuktahiran data ini. Sebab, menurutnya, meski sosialisasi telah diberikan, masyarakat masih enggan untuk mengisi formulir dan melengkapi berkas yang diberikan petugas.

“Kita sudah berusaha sosialisasi tatap muka dengan pembatasan, brosur dan via medsos sudah kami sampaikan. Kalau yang belum bersertifikat itu antusias. Namun masih terdapat di beberapa tempat belum paham, sehingga mereka tidak mau mengisi formulir dan melengkapi berkas,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun halosemarang.id, adanya program PTSL dilakukan secara serentak serta meliputi keseluruhan objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu desa atau kelurahan. Pada program ini, pemerintah tegas memberikan jaminan atas kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Dana yang digelontorkan pada program PTSL di Kota Semarang sebanyak Rp 25 miliar. Anggaran dana yang digunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bersumber dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).(HS)

Share This

Kecamatan Kendal Zona Merah, Linmas Bandengan Bagi-Bagi Masker

Semangati Pasien di Rumdin Wali Kota Semarang, Ganjar Tawarkan Hadiah