HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengaku prihatin masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah per September 2022 mengalami kenaikan menjadi 3,86 juta jiwa. Detailnya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 3,833 juta.
Menurutnya, berbagai upaya perlu dilakukan Pemprov Jateng untuk mengentaskan angka kemiskinan di wilayahnya. Tahun 2023 ini, dia berharap persoalan kemiskinan ini menjadi kebijakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026.
“Harus ada upaya yang lebih spesifik dalam penanganan kemiskinan ini. Apalagi saat ini situasi nasional sudah mulai pulih dari persoalan pandemi,” katanya.
Ditambahkan, pendataan juga diperlukan, agar data yang ada lebih akurat dan program yang dijalankan pun akan tepat sasaran. Adapun garis kemiskinan Jawa Tengah pada September 2022 tercatat mencapai Rp 464.879 per kapita per bulan.
“Libatkan daerah untuk pendataan warga miskin. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah juga harus dijalankan sesuai arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya,” katanya.
Sebelumnya, penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah menjadi sorotan DPRD dalam acara ‘Musrenbang 2023 untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026.’ Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sukirman saat memberikan sambutan, Jumat (3/2/2023) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Pemprov Jateng di Kota Semarang.
“Dalam konteks kemiskinan, dalam program yang sudah dicanangkan oleh Gubernur Jateng, kepala daerah bisa lebih detail mendata seluruh warga-warga yang miskin. Mungkin memang agak sedikit kerepotan, harapannya angka kemiskinan dapat kita turunkan,” ungkap politikus PKB itu.
“Kami berharap soal kemiskinan dan keamanan wilayah menjelang Pilkada serentak dapat menjadi isu strategis dan menjadi kebijakan prioritas pembangunan dalam RPD 2024 – 2026. Jadi hal tersebut bisa benar-benar menjadi kerangka pikir perjuangan kita bersama,” tandasnya.
Dalam acara musrenbang tersebut, dia juga menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 masih ditemukan beberapa target sama, bahkan ada yang menurun dari tahun sebelumnya. Untuk itu beberapa masih harus dikoreksi supaya menjadi semakin baik lagi.
“Sebagai contoh, kemiskinan tahun 2024 dan 2025 ditargetkan sama dalam dokumen RPD di tahun 2024-2026 yaitu 9,06 sampai 8,96%. Selanjutnya indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan sebesar 66,28 sampai 66,30. Di mana target tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 67,53,” ungkapnya.
Selain itu, dalam bidang politik, DPRD Jateng juga telah memfokuskan untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 baik pemilu Presiden, DPR-RI, DPRD maupun Kepala Daerah. Sehingga kondusivitas salah satu wilayah menjadi perhatian untuk RPD 2024 – 2026, RKPD Provinsi Jateng 2024 untuk menjadikan kehidupan masyarakat aman, damai, dan bersatu.
Beberapa permasalahan masih perlu didiskusikan kembali dalam forum-forum berikutnya. Sehingga penyampaian kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dapat terlaksana semaksimal mungkin.(Advetorial-HS)
