in

Presiden: Pemerintah Hormati Proses Hukum di KPK

Foto : KPK.go.id

 

HALO SEMARANG – Pemerintah menghormati proses hukum terhadap pejabat negara, yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,” ujar Presiden Joko Widodo, Rabu (25/11), di Istana Merdeka, Jakarta, selepas menghadiri acara Penyerahan DIPA.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata dia, seperti disampaikan setneg.go.id.

Sementara itu informasi yang dihimpun Halo Semarang dari berbagai sumber, menyebutkan bahwa KPK telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11) di Bandara Soekarno-Hatta.

Saat itu penyidik langsung membawa Eddy dan beberapa orang lainnya ke gedung KPK, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, membenarkan KPK menangkap sejumlah orang, Selasa (24/11) malam hingga Rabu (25/11) dini hari.

“Benar, kami telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dini hari tadi,” kata Nawawi.

Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid, menyatakan masih mencari kejelasan akan peristiwa itu. “Saya sedang cari info ke dalam,” kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid.

Menurut catatan Halo Semarang, selama menjabat Menteri KKP Edhy Prabowo banyak mengeluarkan kebijakan yang berseberangan dengan menteri sebelumnya, yaitu Susi Pudjiastuti.

Perbedaan itu antara lain tentang ekspor benih lobster, yang pada era menteri Susi dilarang. Ketika Edhy Prabowo menjadi Menteri KKP, dia justru mengeluarkan kebijakan membuka kembali ekspor benih lobster.

Edhy Prabowo beralasan, ekspor benih lobster penting, karena banyak nelayan yang hidupnya bergantung pada budi daya komoditas satu ini.

Menteri KKP Edhy Prabowo juga berbeda pendapat Susi, soal kebijakan penenggelaman kapal ikan ilegal. Menurut Edhy yang juga politikus Partai Gerindra itu, kapal-kapal hasil sitaan tersebut akan digunakan kembali oleh nelayan dalam negeri atau sekolah perikanan yang membutuhkan.

Kebijakan tentang penggunaan cantrang, oleh kedua tokoh ini juga berbeda. Menteri Susi Pudjiastuti memilih melarang penggunaan cantrang, tetapi Menteri Edhy Prabowo justru membolehkannya. Eddy Prabowo beralasan semua alat tangkap sama saja yang penting sesuai aturan.(Dari berbagai sumber / HS-08)

Share This

Ungguli Jakarta dan Jabar, Jateng Provinsi Terbaik Keterbukaan Informasi Publik

Bangkitkan Ekonomi Kreatif di Tengah Pandemi, Disbudpar Gelar Pertunjukan Kolaborasi Secara Virtual