Presiden Jokowi Terbitkan Perpres tentang Kabupaten Kota Layak Anak

Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Peringatan HUT IAP, secara virtual, Sabtu (17/04/2021). (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, harus berupaya agar wilayahnya menjadi kabupaten atau kota ramah anak. Ketentuan ini telah diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021, tentang Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA), yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), 6 April 2021 lalu.

Peraturan yang dapat diakses melalui laman JDIH Sekretariat Kabinet ini, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seperti dirilis Setkab.go.id, dalam Perpres tersebut, diatur bahwa KLA adalah kabupaten atau kota dengan sistem pembangunan, yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Adapun perlindungan anak, didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak, sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Lebih lanjut disebutkan dalam Perpres, kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia menjadi layak anak, serta mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA, bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak anak,” bunyi peraturan ini.

Kebijakan ini terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA serta Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyelenggaraan KLA.

“Dokumen Nasional Kebijakan KLA menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan KLA,” bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Dokumen Nasional Kebijakan KLA dijabarkan ke dalam rencana aksi nasional (RAN) Penyelenggaran KLA.

RAN ini terdiri atas lima klaster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

“Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden,”  dijelaskan pada Pasal 6.

Penyelenggaraan KLA sendiri meliputi tahapan perencanaan KLA, pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ini diatur dengan peraturan menteri.

Dijelaskan pada Pasal 8, Penyelenggaraan KLA dijalankan oleh kabupaten/kota yang dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaran tersebut diatur dengan peraturan daerah (perda) yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

“Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA, gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi, bupati atau wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten atau kota,” ditegaskan dalam peraturan ini.

Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten atau kota, disebutkan dalam Perpres, bupati/wali kota membentuk gugus tugas KLA.

Masyarakat, media massa, dan dunia usaha juga berperan dalam penyelenggaraan KLA. Peran dimaksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.

Di dalam peraturan ini juga dituangkan ketentuan mengenai evaluasi penyelenggaraan KLA dan pendanaan. Evaluasi penyelenggaraan KLA dilakukan oleh menteri secara berkala setiap tahun dan sewaktu apabila diperlukan. Sementara kepala daerah (gubernur, bupati atau wali kota) melakukan evaluasi secara berkala setiap tahun sesuai kewenangan masing-masing.

“Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ketentuan Pasal 12.

Perpres 25/2021 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 7 April 2021.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai Kabupaten atau Kota Layak Anak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini,” ketentuan penutup pada Perpres ini. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.