PPKM Diperpanjang, Gabungan Industri Pariwisata Jateng Minta Ada Keringanan Pajak Atau Pemberian Stimulus

Salah satu mal di Kota Semarang yang masih sepi pengunjung saat pemberlakukan PPKM.

 

HALO SEMARANG – Perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah Pusat selama dua pekan setelah pelaksanaan PPKM yang akan berakhir pada 25 Januari 2021, menuai respon dari berbagai pihak.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Jateng, meminta ada solusi baik dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota setempat, yang diberikan kepada pengusaha seperti perhotelan dan hiburan.

Misalnya berupa keringanan pajak atau pemberian stimulus/bantuan. Pasalnya, selama penerapan aturan PPKM ini, sangat berdampak pada penurunan omzet yang drastis, bahkan sudah dirasakan sebelum pemberlakuan resmi dimulai pada tanggal 11 Januari 2021.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) Jateng, Benk Mintosih menjelaskan, kebijakan adanya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari pemerintah pusat yang juga kemungkinan besar akan diikuti oleh pemerintah daerah setempat dan provinsi, selama dua pekan mendatang.

Hal ini otomatis membuat pengusaha perhotelan dan hiburan dan tempat wisata, yang terkena imbas paling berat. Sehingga pihaknya meminta Gubernur dan kepala daerah bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut, meski nantinya tetap diperpanjang masa PPKM.

“Perlu ada solusi bagi pengusaha. Yakni berupa kebijakan yang diberikan dari pemerintah, baik itu untuk keringanan pajak atau pemberian stimulus, penundaan pembayaran PLN, supaya pengusaha tetap bisa bertahan di tengah pandemi. Kalau diperpanjang silakan, tapi kompensasi dapat keringanan pajak, ditangguhkan atau penundaan pembayaran listrik,” katanya, Minggu (24/1/2021).

Jika hal tersebut tidak diperhatikan, kata Benk, sapaan akrabnya, maka akan makin banyak pengusaha dengan modal tidak kuat yang terpaksa melakukan PHK karyawan, dan usahanya akan tutup.

“Memang saat ini hanya bisa rem gas. Tapi jangan terlalu lama. Pemerintah bisa mengajak dialog stakeholder untuk dialog, sehingga mengetahui dampak ekonominya sejauh mana,” imbuhnya.

Yang bisa dilakukan seluruh hotel yang ada, lanjut Benk, saat ini di objek wisata, hiburan, harus ketat menerapkan protokol kesehatan untuk kenyamanan tamu. Jika ada salah satu karyawan atau pegunjung yang diketahui terpapar Covid-19, tidak boleh masuk kerja dan diminta untuk isolasi mandiri sampai sembuh,” tandasnya.

Pihaknya menyambut positif sudah adanya vaksinasi dari pemerintah bisa memberikan rasa aman. Pihaknya minta vaksinasi dipercepat.

“Agar pandemi segera diatasi dan normal kembali,” terangnya.

Sementara, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman mengatakan, pihaknya akan mengusulkan ada keringanan dalam beberapa hal, terutama pajak bagi pengusaha hiburan di Kota Semarang.

“Pasti akan ada kelonggaran. Agar tidak mengganggu perputaran ekonomi di kota Semarang. Biar masyarakat tetap disiplin, dan perekomian tetap jalan,” turupnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.