in

PPKM Darurat, Pemkot Magelang Memohon Masyarakat Beribadah di Rumah Saja

Foto : Magelangkota.go.id

 

HALO MAGELANG – Pembatasan kegiatan peribadatan di tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng di Kota Magelang, semata-mata untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menghindarkan warga dari penularan penyakit tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Magelang, Joko Budiyono, berkaitan dengan Surat Edaran Wali Kota nomor 443.5/204/112 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Wali Kota Magelang Nomor 443.5 /169/112 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 Di Wilayah Kota Magelang. Adapun penyesuaian PPKM darurat ini, di Kota Magelang berlaku mulai 10-20 Juli 2021.

Menurut Joko, dalam aturan PPKM darurat tersebut, masyarakat hendaknya tidak menggelar kegiatan peribadatan secara berjamaah di tempat ibadah. Sebaliknya, masyarakat dimohon untuk beribadah di rumah saja.

“Masyarakat sangat dianjurkan supaya menggelar ibadah di rumah saja. Revisi ini bukan pelonggaran, tetapi agar masyarakat semakin ketat lagi menerapkan protokol kesehatan,” jelas Joko, dalam informasi yang dirilis Magelangkota.go.id, Rabu (14/7)

Selain itu, Pemkot Magelang juga melarang penyelenggaraan resepsi pernikahan, pada masa PPKM darurat. Karena itu Satgas Penanganan Covid-19 Kota Magelang, akan berkoordinasi dengan Satpol PP, TNI, dan Polri, guna menegakkan aturan di lapangan.

“Kami mengimbau masyarakat yang mau menggelar resepsi ditunda dulu. Karena kalau kemarin aturan menyebutkan boleh 30 orang, dengan adanya revisi ini maka resepsi mulai sekarang dilarang,” imbuhnya.

Terlebih jika memperhatikan situasi penanganan Covid-19 di Kota Magelang, kata Joko, belum menunjukkan perkembangan yang baik. Meski secara umum kasus menurun, tetapi status zona masih kritis. Ditambah, bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan juga belum menurun signifikan.

“Kedisiplinan dan kewaspadaan semua pihak menjadi kunci dalam penanganan Covid-19 di Kota Magelang. Jika masyarakat disiplin, taat prokes, lalu untuk sementara tinggal di rumah dulu, mungkin ke depan PPKM darurat tidak diperpanjang. Harapan kita semua begitu,” kata dia. (HS-08)

Share This

Tiga Fraksi DPRD Boyolali Sampaikan Pandangan Umum Pembahasan Ranperda

Menteri PUPR Targetkan Dukungan Prasarana PON XX Papua Selesai Akhir Juli