in

PPKM Darurat & Kekarantinaan Kesehatan

Yakub Adi Krisanto/dok.

 

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 oleh Pemerintah.

Kebijakan ini diambil setelah peningkatan jumlah positif Covid-19 harian mengalami peningkatan. Bahwa PPKM Darurat bukan kebijakan pembatasan yang pertama, karena sebelumnya ada Pembatasan Sosial Berskala Besa (PSBB).

Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dituntuk sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan. Koordinator dengan singkat menjelaskan perbedaan PPKM (Darurat) dengan PSBB adalah PSBB itu kan bottom-up (bawah ke atas) dari daerah itu setiap provinsi bisa mengajukan menjadi PSBB, nanti disahkan oleh Menteri Kesehatan. Tapi yang kali ini (PPKM Darurat) top-down (atas ke bawah).

PPKM Darurat yang pemberlakuannya berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. PPKM dan Kekarantinaan Kesehatan tidak bisa dipisahkan, karena keterkaitan (conditio sine qua non). Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal ke luar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (Pasal 1 angka 1 UU N0. 6 Tahun 2018).

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara (Pasal 1 angka 2 UU N0. 6 Tahun 2018).

Hubungan kasualitas antara karantina kesehatan dengan kedaruratan kesehatan masyarakat adalah upaya mencegah dan menangkal ke luar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat, agar tidak terjadi terganggunya kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa karena adanya penyebaran penyakit.

Kekarantinaan kesehatan berkaitan dengan terminologi karantina. Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2018 mendefinisikan karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya. Terdapat tiga bentuk karantina yaitu karantina rumah sakit, rumah dan wilayah.

Norma dalam kedaruratan kesehatan masyarakat dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan adalah pertama, Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kedua, Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya.

PPKM Darurat bisa dilihat dari konteks kedarurat kesehatan masyarakat, karena adanya kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular.

Yang menarik dari PPKM Darurat adalah pembatasan mobilisasi manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dalam PPKM Darurat 16 aturan yang dikemukakan oleh Menko Marves dan pembatasan mobilisasi manusia dari 16 aturan tersebut tidak secara eksplisit terungkap.

Apabila mobilisasi manusia dikaitkan dengan transportasi maka dalam aturan PPKM Darurat disebutkan “Pada sektor transportasi, penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Atau yang berkaitan dengan perjalanan domestik ditentukan, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, serta tes PCR H-2 untuk pesawat, dan antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

Pembatasan mobilisasi manusia dalam PPKM Darurat hanya terbatas pada transportasi umum dan perjalanan domestik yaitu pesawat, bus dan kereta api.

Pembatasan mobilisasi manusia dari satu wilayah ke wilayah lain dalam rangka bekerja atau aktivitas lain untuk wilayah kota/kabupaten yang bertetangga tentuk tidak perlu dilakukan.

Kecuali wilayah tersebut diterapkan karantina wilayah, karena wilayah yang dikarantina diduga terinfeksi dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa. Apakah dengan pembatasan mobilisasi manusia dari satu wilayah ke wilayah yang lain, padahal wilayah asal dan tujuan tidak sedang diterapkan karantina wilayah bisa dikategorikan kuncitara atau lockdown??

Merriem-Webster Dictionary mendefinisikan lockdown adalah pertama, an emergency measure or condition in which people are temporarily prevented from entering or leaving a restricted area or building (such as a school) during a threat of danger. Kedua, a temporary condition imposed by governmental authorities (as during the outbreak of an epidemic disease) in which people are required to stay in their homes and refrain from or limit activities outside the home involving public contact (such as dining out or attending large gatherings).

Pada arti pertama, lockdown adalah ukuran kedaruratan atau kondisi dimana untuk sementara orang dicegah masuk atau meninggalkan wilayah. Sedangkan yang kedua adalah kondisi sementara yang ditentukan oleh pemerintah, dimana orang diminta untuk tinggal di rumah dan membatasi aktifitas diluar rumah.

PPKM Darurat ditempuh sebagai langkah mengurangi penyebaran virus covid-19, dan ini tentu sudah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan budaya. Pemerintah perlu memikirkan dampak PPKM dari sisi ekonomi, apalagi PPKM Darurat juga melakukan pembatasan mobilisasi manusia.

PPKM Darurat tidak cukup hanya dengan menggulirkan bantuan sosial, namun menjaga agar masyarakat bawah bisa berusaha dengan tenang. Menjaga stabilitas harga obat-obatan juga perlu menjadi prioritas. Menkes sudah menetapkan HET untuk obat-obatan yang berkaitan dengan pengobatan covid-19. Namun Kemenkes perlu turun ke bawah untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap HET yang ditetapkan.(HS)

 

Penulis: Yakub Adi Krisanto (Dosen UKSW Salatiga).

Share This

Kecewa Dijadikan Bahan Barteran

Sebut Rossi Pembalap Apa Adanya