in

PPKM Darurat, Fadia Arafiq Instruksikan Penyaluran BLT Dana Desa Dipercepat

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE MM memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/7). (Foto : Pekalongankab.go.id)

 

HALO PEKALONGAN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq SE MM menginstruksikan para perangkat desa di wilayahnya, untuk segera mempercepat penyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) desa, kepada keluarga penerima manfaat. Penyaluran BLT tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan Covid-19 di masa PPKM Darurat, terutama pada sektor ekonomi.

Permintaan itu disampaikan Fadia Arafiq, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021, di aula lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan, Jumat (23/7).

‘’Diharapkan instruksi Bapak Presiden bagi Desa yang telah menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa, agar segera membayarkan BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dan mengajukan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan berikutnya,’’ kata Bupati Fadia Arafiq.

Fadia mengatakan, bahwa di masa pemberlakuan PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021 mendatang, dana BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa tersebut, setidaknya dapat membantu Keluarga Penerima Manfaat di masa PPKM Darurat ini. Untuk itu, Ia berharap perangkat desa untuk segera melakukan langkah cepat apabila dana desa telah cair.

‘’Melakukan pencermatan secara terus menerus terhadap kondisi warga. Ketika ditemukan warga yang berhak, tetapi belum menerima BLT DD, agar segera dimasukkan dalam data KPM penerima BLT DD, sesuai mekanisme yang berlaku,’’ ujarnya.

Selain itu dalam kesempatan ini, Fadia juga berpesan kepada seluruh kepala desa yang belum mengusulkan jalan poros desa untuk segera mengusulkan sebelum tanggal 27 Juli 2021 dengan disertai video yang konkret.

‘’Saya minta bukan hanya mengusulkan saja, tetapi harus disertakan videonya. Karena dengan videonya ini, saya yang akan selektif memilih mana yang lebih penting dan harus didahulukan,’’ jelasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Pekalongan H Riswadi SH juga mengatakan bahwa selama masa pemberlakukan PPKM Darurat ini, Pemkab Pekalongan bersama beberapa unsur Forkopimda telah melakukan langkah-langkah, untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pekalongan.

‘’Langkah pertama adalah melakukan penyekatan-penyekatan jalan, melakukan pemadaman lampu penerangan di seluruh jalan protokol yang otomatis mengganggu aktivitas masyarakat. Ini bukan sebuah kebijakan yang bisa diterima berbagai pihak. Namun karena ini merupakan instruksi Pemerintah Pusat, jadi apapun kami pemerintah daerah tunduk dan patuh,’’ kata Riswadi.

Riswadi juga mengatakan dalam kesempatan tersebut, bagi seluruh kepala desa untuk benar-benar memperhatikan masyarakatnya di masa pandemi Covid-19 ini, baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi.

‘’ini sesuai instruksi Bapak Presiden bahwa penyaluran dana desa harap segera disalurkan untuk pencegahan Covid-19 yang diperpanjang sampai tanggal 25 Juli 2021 ini,’’ jelas Riswadi.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Kajari Kabupaten Pekalongan Abun Hasbullah Syambas juga mengatakan bahwa dengan perpanjangan masa PPKM Darurat ini, pihaknya akan mendukung penuh Kabupaten Pekalongan untuk bisa melanjutkan pelaksanaan PPKM Darurat tersebut di Kabupaten Pekalongan.

‘’Kejaksaan Negeri  benar-benar siap bersinergi bersama Pemkab Pekalongan untuk melanjutkan instruksi PPKM Darurat dari pemerintah pusat,’’ ungkap Abun (HS-08)

Share This

Realisasi Vaksinasi di Kota Pekalongan Masih Jauh dari Target

Hari Anak, Fanmas Launching Buku dan Sampaikan Aspirasi