in

Polri Ungkap Sindikat Pemasang Backlink Judi Online di Situs Pemerintah

Foto : Tribratanews.polri.go.id

 

HALO SEMARANG – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, menangkap 19 orang terkait sindikat ilegal akses dan backlink permainan judi online, dengan modus memasukkan link ilegal ke dalam situs resmi pemerintah dan lembaga pendidikan.

Penangkapan tersebut dilakukan di beberapa tempat, yaitu di Boyolali, Jawa Tengah; Bondowoso, Jawa Timur; dan Meruya, Jakarta Barat.

“Ada 17 laki-laki dan dua perempuan,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, seperti dirilis Tribratanews.polri.go.id, Kamis (14/10).

Irjen Pol Argo Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSi menjelaskan, pengusutan berawal dari adanya kabar, yang menyatakan situs-situs pemerintah disusupi judi online, pada Agustus 2021.

Dittipidsiber Bareskrim Polri kemudian membentuk tim, untuk menyelidiki dan kemudian mengungkap sindikat yang memasarkan iklan judi online, dengan cara menyisipkan di laman resmi Pemerintah.

Menurut Jenderal Bintang Dua, bahwa hingga saat ini ada empat situs kementerian atau lembaga pemerintah dan 490 situs lembaga pendidikan yang menjadi korban kejahatan dari sindikat ini.

Kadiv Humas Polri menjelaskan ara tersangka yang berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian memiliki peran masing-masing, misalnya tersangka AT yang merupakan marketig Jasa SEO Judi Online kemudian tersangka AN yang berperan mempersiapkan admin situs Pemerintahan

Sementara itu, para tersangka di Jakarta Barat yang jumlahnya 15 orang merupakan pihak yang memesan backlink dari hasil akses ilegal untuk promosi atau iklan perjudian dan permainan perjudian online.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 46 ayat 3, junto Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) dan atau Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (2), juncto Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) dan atau Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Para pelaku juga dikenakan Pasal 303 KUHP (larangan judi) atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” kata dia. (HS-08)

Share This

Cegah Naiknya Level Covid, Pemkab Kendal Gelar Rakor Bersama Pelaku Wisata

Pelayanan di Satlantas Polres Blora Kini Wajib Menggunakan Aplikasi Peduli lindungi