in

Polri Selamatkan 2.536 Korban Kejahatan Perdagangan Orang

 

HALO SEMARANG – Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Satgas TPPO Polri, terus masih terus menangkap pelaku perdagangan manusia.

Dalam kurun waktu 5 Juni 2023 hingga Kamis 24 Agustus 2023, Polri telah menangkap 958 tersangka.

“Jumlah korban TPPO yang berhasil diselamatkan sebanyak 2.536 orang. Kemudian jumlah tersangka pada kasus TPPO sampai kemarin 958 orang,” kata Ramadhan, Jumat (25/8/2023).

Menurutnya, jumlah itu berdasarkan 788 laporan polisi yang masuk, terkait kasus perdagangan orang.

Ramadhan juga mengatakan kasus perdagangan orang memang telah menjadi atensi Polri.

Terlebih hal itu juga menjadi salah satu topik, yang dibahas pada ASEAN Ministerial MeetingonTransnationalCrime (AMMTC) ke-17, yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu.

“TPPO ini merupakan salah satu isu yang dibicarakan pada saat AMMTC ke-17 di Labuan Bajo kemarin,” kata dia.

Ramadhan menjelaskan, modus iming-iming menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dengan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT), merupakan kasus terbanyak.

Karena itu, Polri berkolaborasi dengan aparat penegak hukum berbagai negara untuk memberantas kejahatan transnasional.

“Salah satu dari pada isu yang menonjol disampaikan, adalah TPPO, di mana jumlah korban paling banyak adalah pekerja migran, dengan modus pengiriman pekerja secara ilegal,” kata dia.

Pemberantasan TPPO ini, beberapa waktu lalu juga ditekankan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

saat memberikan sambutan pada Government and Business Forum (GABF) di Hyatt Regency Sanur, Bali, Kamis (10/08/2023) silam, Yasonna mengajak para pelaku bisnis, untuk bersinergi bersama pemerintah, memerangi perdagangan orang.

“Perdagangan orang yang terkait dengan penipuan online telah menjadi masalah besar. Untuk itu saya mengajak para pebisnis muda, untuk bersama-sama pemerintah memerangi perdagangan orang,” kata Yasonna seperti dirilis kemenkumham.go.id.

Lebih lanjut Menkumham menyampaikan, banyakmya praktek bisnis yang tidak etis, mendorong Indonesia untuk membentuk gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia.

“Di tingkat bilateral, kami telah melakukan banyak perjanjian dengan negara-negara asing tentang bantuan timbal balik, ekstradisi, dan kerja sama hukum,” lanjutnya.

Pada  akhir sambutannya, Menkumham menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi untuk mencegah kejahatan transnasional.

Di sisi lain, teknologi canggih membuat kejahatan transnasional meningkat karena penjangkauannya global.

Indonesia juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing, di dukung oleh reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan Berbisnis di Indonesia.

“Kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi canggih untuk menangkal kejahatan transnasional. Mempromosikan kerja sama melalui teknologi digital, dan platform media sosial untuk memerangi perdagangan manusia adalah cara yang efektif. Kita harus menetapkan alat dan pedoman praktis serta berbagi praktik terbaik di bawah keterlibatan GABF dengan pemangku kepentingan lainnya,” tandas Yasonna.

Government and Business Forum merupakan forum bersama yang diinisiasi oleh Australia dan Indonesia, yang berawal dari timbulnya banyak kasus perdagangan orang, dimana sektor swasta memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Turut hadir dalam kegiatan GABF kali ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno.L.P. Marsudi, (Co-Chair Bali Proses RI), Menlu Australia Penny Wong (Co-chair Bali Proses Australia) yang hadir secara daring, Garibaldi Thohir (Co-chair GABF RI), Andrew Forest (Co-chair GABF Australia), pelaku bisnis, perwakilan kementerian/lembaga, aktifis, selebriti dan beberapa perwakilan negara anggota. (HS-08)

Bupati Rembang Launching Penggunaan Srikandi dan GNSTA

Isu Pembubaran KPK, Jokowi : Lembaganya Bagus, Sistemnya Bagus