in

Polri Akan Tindak Tegas Backing TPPO

 

HALO JAKARTA – Polri memastikan bakal menindak tegas pelindung atau backing pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, menyatakan tindakan tegas itu bakal dilakukan tanpa pandang bulu.

Tindakan tegas tak hanya dilakukan pada orang biasa, tetapi juga pejabat pemerintah yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, termasuk menjadi backing.

“Prinsipnya bahwa seperti saya katakan tadi, bahwa Polri berkomitmen untuk melakukan penindakan secara tegas,” kata Ramadhan, Kamis (8/6/2023), seperti dirilis humas.polri.go.id.

“Komitmen Polri tentu kita akan menindak dengan beking-bekingnya,” lanjutnya.

Ramadhan menyebut, sanksi tegas menanti bagi oknum anggota Korps Bhayangkara, yang terbukti membekingi pelaku TPPO.

“Bila ada aparat kepolisian yang menjadi backing TPPO, kami pastikan akan ditindak tegas,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mencium aroma adanya backing- backing yang membuat kasus TPPO belum terbendung.

Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD usai rapat dengan Jokowi, Selasa (30/5/2023) lalu.

“Tadi Presiden memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan karena semua tindakan yang tegas itu dibeking oleh negara,” ucap Menkopolhukan.

Kini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Satgas tersebut dipimpin oleh Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri.

Setiap Polda pun diwajibkan membentuk Satgas TPPO. Satgas di wilayah ini tetap berada di bawah naungan Bareskrim dan dipimpin oleh Wakapolda.

Sebelumnya, Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Bareskrim Polri menggandeng Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mencari pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus perdagangan orang (TPPO) 26 WNI di Myanmar.

Menurutnya, penelusuran pelaku lainnya itu melalui transaksi keuangan dari dua tersangka yang kini sudah ditahan.

“Menunggu hasil LHA (Laporan Hasil Analisis) PPATK untuk pengembangan jaringan melalui transaksi keuangannya,” kata Ramadhan.

Dua tersangka yang telah ditahan itu bernama Andri Satria Nugraha dan Anita Setia Dewi.

Mereka merekrut para korban WNI untuk diberangkatkan ke Myanmar. Sementara untuk para korban kini sudah dipulangkan ke Indonesia.

Para korban awalnya dijanjikan untuk bekerja di Thailand sebagai staf pemasaran dengan gaji belasan juta rupiah.

Namun, yang diterima para korban sama sekali tidak sesuai. Mereka malah dipekerjakan di perusahaan online scam di Myanmar.

Mereka pun kerap disiksa bila pekerjaannya tidak mencapai target. Gaji pun tak pernah dibayarkan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (HS-08)

Kemenag Minta Saudia Airlines Tak Lagi Ubah Jadwal dan Kapasitas Pesawat

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Polres Grobogan Dikunjungi Itwasda Polda Jateng