Polres Pemalang: Penanganan Kasus Penganiayaan Di Nyamplungsari Sesuai Prosedur

Ilustrasi kriminal.

 

HALO PEMALANG – Kepolisian Resort (Polres) Pemalang memastikan penanganan kasus penganiayaan, buntut dari kisruh sengketa tanah di Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Pemalang, sudah sesuai prosedur.

Penegasan itu disampaikan menanggapi pengaduan ke Mabes Polri yang memprotes penetapan tersangka dan penahanan 11 warga Nyamplungsari pelaku penganiayaan, 26 Desember 2020 lalu.

“Penetapan dan penahanan tersangka sudah sesuai mekanisme dan prosedur serta dengan alat bukti yang cukup dan kita kenakan pasal 170 KUHP tindak kekerasan secara bersama-sama,” tegas Aiptu Junaedi, Kanit 1 Satuan Reserse Kriminal Polres Pemalang, dalam keterangan pers yang diterima halosemarang.id, Selasa (23/2/2021).

Pemanggilan pertama disebutkan sudah dilakukan pada 16 Januari 2021 dan pemanggilan kedua dilakukan pada 18 Januari 2021.

Junaidi menyebut, proses pemeriksaan juga sudah dilakukan dengan konfrontasi maupun pemaparan video kejadian. Dikatakan juga, pada tahap pertama ada empat tersangka, kemudian pada tahap kedua bertambah menjadi tujuh tersangka dalam kasus ini.

“Terkait adanya pelaporan proses penanganan ke Mabes Polri kami sudah mendapat tembusan. Kami siap dengan bahan-bahanya jika dibutuhkan Mabes Polri, karena proses penanganan sudah sesuai aturan. Adapun pelapor belum melakukan klarifikasi ke Polres Pemalang sejauh ini dan pelapor beridentitas dari luar Pemalang,” papar Junaidi.

Kisruh yang terjadi di Nyamplungsari berawal dari perselisihan tanah seluas 6 hektare yang diklaim oleh sekelompok warga setempat. Padahal, sesuai surat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah tersebut tercatat atasnama Rois Faisal.

“Konteks penanganan kasus ini terpisah dari masalah tanah yang ada di Desa Nyamplungsari. Namun sebagai catatan, di wilayah tersebut permasalahan pidana sudah kerap terjadi sejak 2017 terkait dugaan penyerobotan tanah yang berujung pada vonis penahanan beberapa orang selama 20 hari,” lanjutnya.

Polisi mengaskan meski peristiwa pengeroyokan terhadap dua korban, Mufidi dan Jumadi merupakan buntut dari perselisihan tanah di Desa Nyamplingsari, namun kasus pidananya terpisah.

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama itu pidana murni. Korbannya ada dan terluka parah, saksi juga ada, alat bukti ada,” paparnya.

Dalam kasus penganiyaan ini, Mufidi merupakan satu dari beberapa tim dari pemegang surat Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah seluas 6 hektare bernomor 363/100-2-33-27/V/2017 di Desa Nyamplungsari dari HM Rois Faisal, yang juga anggota DPRD setempat. Tim ini bertugas menjaga dan menata lokasi lahan.

Rois Faisal dalam kesempatan terpisah mengungkapkan, sebelumnya Mufidi dan timnya sempat dilaporkan sebagai pelaku perusakan tanaman oleh oknum desa setempat. Lalu disebutkan terjadi kasus penganiayaan tersebut.

“Tim kami itu termasuk seperti Pak Mufidi dikeroyok sejumlah oknum warga pada akhir tahun lalu karena dianggap sebagai penghalang keinginan mereka untuk menguasai tanah milik kami. Aksi pengeroyokan itu menurut penyelidikan dan penelusuran patut diduga direncanakan sebelumnya,” tegas Rois.

“Kami memiliki bukti, sebelum aksi pengeroyokan, dilakukan pertemuan sejumlah tersangka pelaku di rumah yang ditulis sebagai sekretariat kelompok tani setempat. Akibat pengeroyokan itu, Pak Mufidi dan kawan-kawan menjadi korban. Pak Mufidi luka parah di bagian kepala karena sabetan senjata tajam,” tandasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.