Polemik Program Organisasi Penggerak di Kemendikbud, Yoyok Sukawi: Program Yang Tak Masuk Akal

Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi.

 

HALO SEMARANG – Belakang ini, program yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Program Organisasi Penggerak (POP) menuai banyak kritikan dari kalangan masyarakat.

Penyebabnya tak lain karena Kemendikbud memasukkan Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation ke dalam daftar penerima dana bantuan POP, yang angkanya mencapai Rp 20 miliar per tahun.

Dampak dari polemik ini, tiga organisasi besar yakni NU, Muhammadiyah, serta PGRI memilih menarik diri dari program tersebut karena menilai kurang rasional.

Menurut salah satu anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi, Kemendikbud yang dipimpin Nadiem Makarim harus lebih bijak dalam mengelola anggaran POP.

Pasalnya Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation merupakan program CSR yang dikelola sebuah kooperasi besar.

Apalagi beberapa waktu lalu, Kemendikbud juga baru saja memberhentikan tunjangan profesi terhadap guru di Indonesia.

“Di situasi seperti ini, Kemendikbud harusnya lebih bijak. Kemarin baru saja melakukan rasionalisasi APBN karena dampak pandemi Covid-19 dengan mengurangi tunjangan profesi guru. Ini justru mau memberi bantuan untuk program dari perusahaan besar. Dana puluhan miliar itu lebih baik untuk kesejahteraan guru,” tutur Yoyok Sukawi, Kamis (20/07/20).

“Kalau menurut saya ini tidak masuk akal, karena program dari perusahaan besar malah mendapatkan hibah yang dananya dari APBN. Padahal masih banyak penggerak pendidikan di Indonesia yang membutuhkan perhatian,” imbuh Legislator Partai Demokrat ini.

Yoyok Sukawi juga menambahkan, bahwa dalam waktu dekat ini Komisi X akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim untuk menjelaskan polemik POP ini ke wakil rakyat.

Pria asal Dapil I Jawa Tengah tersebut juga meminta Nadiem Makarim untuk berani memberhentikan program tersebut walaupun mantan CEO Gojek ini sudah menyampaikan permintaan maaf kepada organisasi besar seperti NU, Muhammadiyah, dan PGRI.

“Kemendikbud harus berani membatalkan hibah ke CSR dua perusahaan besar ini. Kalau sekadar minta maaf saya rasa tidak cukup,” pungkas Yoyok Sukawi.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.