in

Polemik Pembagian Kios Pedagang Johar, Dewan: Mestinya Harus Ada Sosialisasi

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Johan Rifai.

 

HALO SEMARANG – Polemik pemindahan pedagang Pasar Johar ke bangunan baru hingga saat ini belum ada solusi. Dinas Perdagangan Kota Semarang dinilai menjalankan konsep pemindahan pedagang secara sepihak tanpa melibatkan aspirasi para pedagang.

Pasalnya hingga saat ini, pihak pedagang mengaku belum pernah diajak bicara mengenai mekanisme pemindahan pedagang tersebut. Di sisi lain, pedagang merasa belum ada kesepakatan dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang mengenai pembagian jatah kios.

Sebab, banyak pedagang yang dulunya memiliki kios dengan luasan dua kali lipat atau lebih lebar, sekarang hanya mendapatkan satu kios ukuran kecil.

“Semestinya ketika mau dilakukan pemindahan pedagang secara resmi oleh pemerintah, pedagang harus diajak bicara. Konsep yang sudah disusun disampaikan kepada para pedagang atau perwakilannya,” ungkap Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Johan Rifai.

Dikatakan, jika pemindahan pedagang telah matang, mestinya telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk aspirasi pedagang.

“Mestinya itu dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Kalau sekarang belum dilakukan ya barangkali masih menunggu saat yang tepat. Kemarin saya tidak sempat menanyakan terkait sosialisasi kepada pedagang,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Johan, penjelasan Dinas Perdagangan Kota Semarang yang disampaikan kepada Komisi B DPRD Kota Semarang, terkait pengundian pedagang dilakukan secara online.

“Namun demikian, mestinya harus ada sosialisasi,” kata dia.

Permasalahan yang muncul di lapangan saat ini, pedagang merasa pengundian kios dan keputusan Dinas Perdagangan Kota Semarang mengacu Surat Keputusan (SK) Wali Kota Semarang, memutuskan satu pedagang mendapat satu kios. Namun sejak sebelum Pasar Johar terbakar, banyak pedagang memiliki kios lebih dari satu.

“Kalau melihat dinamika di lapangan seperti itu, sedangkan jumlah pedagang yang teregister ada 7.000 lebih, dengan kondisi bangunan Johar yang diperbarui, kalau difasilitasi semua sepertinya memang tidak cukup. Karena Pasar Johar ini juga menjadi bangunan cagar budaya, artinya kapasitas jumlah pedagang ada aturannya,” terangnya.

Sehingga dengan asumsi kapasitas bangunan terbatas, Dinas Perdagangan Kota Semarang menerapkan pola pembagian kios, yakni satu kios untuk satu pedagang, dengan ukuran sama.

“Dicoba dengan pola ukuran kios sama semua. Yang saya pahami seperti itu. Saya sepakat sebelum keputusan itu diambil mestinya pedagang diajak bicara,” katanya.

Maka dari itu, pihaknya meminta Dinas Perdagangan Kota Semarang segera mengundang perwakilan pedagang untuk diajak bicara, mengingat pemindahan pedagang telah dijadwalkan, yakni pada 24 September 2021.

“Kalau konsepnya sudah dibuat oleh pemerintah ya disampaikan ke perwakilan pedagang. Persoalannya, kalau pedagang bersikukuh juga tidak masuk akal. Prinsipnya harus sama-sama legowo, pedagang legowo, pemerintah kalau ada masukan dari pedagang juga harus legowo. Kalau pedagang memiliki konsep yang bagus, saya pikir tetap akan dijalankan oleh pemerintah kok,” katanya.

Ketua Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Pasar Johar, Surahman, sebelumnya mengatakan, hingga saat ini informasi mengenai pemindahan pedagang Pasar Johar ini justru membuat pedagang resah dan kebingungan.

“Tidak jelas, diberitahu tidak, diajak ngomong tidak. Lha terus mau bagaimana? Pedagang tidak pernah diundang oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang,” katanya.

Hingga sekarang ini, pihaknya mengaku belum pernah diajak dialog perihal rencana pemindahan pedagang tersebut. Padahal, lanjut dia, masih ada persoalan krusial yang terjadi di lapangan dan tidak pernah dibahas untuk dicari penyelesaian oleh Dinas Perdagangan.(HS)

Share This

Para Istri Kades se-Kecamatan Rowosari, Diberi Pemahaman Tertib Berlalu Lintas

Dari Tangan Santri, Tercipta Bros Kupu-kupu Berkonsep Eco-Green