in

Polda Jateng Tegaskan Penindakan Lalu Lintas Hanya Lewat Penilangan Elektronik

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Rudy Syafiruddin usai kegiatan syukuran dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-66 yang diselenggarakan di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Rabu (22/9/2021).

 

HALO SEMARANG – Polda Jateng dalam menangani permasalahan lalu lintas saat ini mengedepankan penggunaan teknologi informasi.

Hal ini dimaksudkan agar anggota Polisi Lalu Lintas (Polantas) tidak berbenturan langsung dengan masyarakat, baik itu secara fisik maupun batin dan juga menghindari kerumunan mengingat masih dalam situasi pandemi.

“Anggota satuan lalu lintas di jajaran Jawa Tengah wajib menggunakan informasi dan teknologi dalam penegakan hukum. Salah satu alasannya, karena di masa pandemi ini kita wajib menjaga prokes dan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kepolisian,” ujar Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Rudy Syafiruddin, Rabu (22/9/2021).

Oleh karena itu, Rudy mengatakan, pihaknya meminta anggota kepolisian tidak ada yang melakukan penindakan atau penilangan terhadap pelanggar lalu lintas secara konvensional.

Menurutnya, penindakan pelanggaran saat ini hanya dilakukan menggunakan sarana aplikasi elektronik yakni Electronic Traffic Law Enforcement( ETLE) dan Kamera Portabel Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor (Kopek).

“Jadi tidak ada lagi ada interaksi antara petugas dan pelanggar. Kami berharap masyarakat untuk tidak menyuap petugas. Siapa pun yang melanggar akan kami foto dan proses,” ujarnya.

Rudy menjelaskan, pihaknya membuat aplikasi untuk memenuhi tuntutan kemajuan teknologi dan berfungsi mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

“Namun bila masyarakat masih merasa canggung apakah layanan ini berlaku atau tidak, kami menegaskan bahwa layanan-layanan ini sudah kami launching dan sudah berjalan,” tuturnya.

Dia menerangkan, surat tilang akan diberikan setelah melakukan konfirmasi di Polda Jateng. Surat tersebut dimaksudkan sebagai dasar pembayaraan di bank yang telah bekerja sama dengan Polda Jateng.

“Denda tilang itu secara otomatis masuk ke kas negara. Hampir satu tahun menggunakan informasi teknologi (IT) sama sekali tidak ada komplain dari masyarakat,” imbuhnya.

Rudy menyebut, penggunaan tilang elektronik dinilainya sangat baik. Hasil evaluasi hampir 65 persen masyarakat tahu bahwa Polda Jateng telah menerapkan tilang elektronik.

“Setelah mendapatkan surat konfirmasi masyarakat datang ke sini (Polda Jateng) untuk mengecek dan menyatakan diri melanggar,” tuturnya.

Dikatakannya, dalam waktu sebulan Ditlantas Polda Jateng mengirimkan 3 ribu surat konfirmasi. Data pelanggaran tersebut juga akan selalu diperbarui.

“Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tapi kami akan sosialisasikan terus,” imbuhnya.

Dirlantas meminta setelah mendapatkan konfirmasi, tugas masyarakat khususnya pelanggar lalu lintas adalah datang ke kantor polisi untuk menanyakan data-data pelanggarannya. Setelah pelanggar mengerti maka akan diberikan surat tilang.

“Penilangan dibubuhi tanda tangan dari yang bersangkutan lalu melakukan pembayaran di bank BRI. Jadi tidak ada kolusi lagi dari pelanggar,” jelasnya.

Di sisi lain, Rudy berharap sebagai pelaksana lapangan, anggota polisi lalu lintas dapat betul-betul menguasai IT dalam penegakan hukum. Pihaknya ingin masyarakat dapat mendukung program-program kepolisian sehingga bisa memberikan layanan terbaik dan sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

“Jangan sekali-sekali masyarakat yang melanggar mencoba menyuap petugas. Itu ada sanksi dan aturannya,” tandasnya.(HS)

Share This

Catat! Jadwal Vaksin Kedua dari tiket.com di JEC Mulai Tanggal 29 September Hingga 5 Oktober

Penjual Pigura Ini Ditemukan Meninggal Dunia Di Kamar Kos