HALO SEMARANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menata seluruh organisasi perangkat daerah pada level tertinggi, yaitu Tipe A.
Seluruh dinas, badan, hingga kantor kecamatan, didorong agar menerapkan standar tertinggi dalam kinerja, dalam standar yang disebut Tipe A.
Dorongan itu disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PKB dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Senin (11/1/2021).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, Sodri menyatakan, Pemkot Semarang sudah menunjukkan kinerja baik dalam pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah. Dari 24 instansi dinas, seluruhnya telah mencapai Tipe A, kecuali Dinas Perikanan yang masih Tipe B.
Dikatakan, dinas tipe A memiliki beban kerja yang besar, dengan total skor variabel lebih dari 800. Terdiri dari satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri dari tiga sub-bagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak tiga seksi.
“Ini berarti, Pemkot Semarang harus semakin bagus susunan satuan kerjanya, lebih bagus kinerja para pegawainya, dan memakai penilaian yang lebih tinggi. Termasuk pengelolaan anggarannya,” tuturnya di Kantor DPRD Kota Semarang, Senin (11/1/2021).
Lebih lanjut sekretaris FPKB DPRD Kota Semarang Gumilang Febriyansyah menambahkan, konsekuensi Tipe A dalam perangkat daerah mengharuskan Pemkot Semarang menambah target pencapaian dan pelayanannya, kepada masyarakat.
Dengan Raperda tersebut, kata Febri, panggilan akrabnya, Pemerintah Kota Semarang harus menyiapkan sistem pengisian jabatan yang semakin baik. Harus memastikan setiap dinas hanya diisi oleh pegawai yang kompeten dan berintegritas.
Raperda tersebut, ujarnya, mewajibkan pengisian jabatan dengan memperhatikan profesionalisme dan standar moral yang tinggi. Plus tracking personel yang lengkap.
“PKB meminta seluruh pegawai pemkot tak hanya harus bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), melainkan juga harus bersih dari unsur radikal, anti NKRI atau kelompok intoleran. Sistem seleksi jabatan harus diperhatikan,” tuturnya dalam pidato membacakan Pandangan Umum Fraksi dalam Sidang Paripurna tersebut.
Dalam statemen pungkasannya, Fraksi PKB meminta lembaga DPRD selaku pengawas pemerintahan, memastikan terwujudnya sistem kontrol yang ketat terhadap setiap personel pegawai di jajaran Pemkot Semarang.
Juga mendorong masyarakat berpartisipasi memberikan masukan dan laporan mengenai kinerja pegawai maupun afiliasi kelompok politik tertentu di Pemkot Semarang.(HS)
