in

Pidato di PBB, Presiden Jokowi Singgung Ketimpangan Antarnegara Tangani Covid-19.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 PBB, Kamis (23/09). (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Presiden Jokowi menyampaikan kemampuan dan kecepatan antarnegara, dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, masih sangat timpang.

Padahal untuk membebaskan dunia dari ancaman korona, semua negara harus berupaya agar semua penduduk aman dari penyakit tersebut.

Masalah ketimpangan dalam penanganan Covid-19 itu, disampaikan Presiden Jokowi, dalam pidatonya secara virtual, pada Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.

“Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata,” ujar Presiden yang berpidato dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/09).

Menurutnya, kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi “no one is safe until everyone is“.

“Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” kata dia, seperti dirilis Setkab.go.id.

Di masa depan, Presiden menyerukan seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

“Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya,” jelasnya.

Kedua, Presiden menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.

“Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

“Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ungkapnya.

Keempat, Presiden menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan

Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five-Point Consensus, yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

“Harapan besar masyarakat dunia tersebut, harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia,” tandasnya. (HS-08)

Share This

Global Covid-19 Summit, Presiden Jokowi Dorong Penguatan Sistem Ketahanan Kesehatan Dunia

Berpidato di PBB, Jokowi Serukan Jaminan Hak Perempuan Afghanistan