in

PGRI Jateng Nilai Pelaksanaan PTM Harus Fleksibel Dengan Kondisi

SMP 5 Kota Semarang yang telah modifikasi ruang kelas untuk pembelajaran tatap muka (PTM).

 

HALO SEMARANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menanggapi keputusan pemerintah pusat memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PTM) secara terbatas yang akan diselenggarakan awal Juli mendatang.

Keputusan itu menyebut PTM dilakukan dengan syarat sekolah membolehkan siswa yang masuk maksimal 25 persen. Selain itu, PTM dilakukan dalam sepekan hanya dua hari pertemuan, dengan durasi tidak boleh lebih dari dua jam.

Ketua PGRI Jawa Tengah (Jateng), Dr Muhdi, MHum menilai, pelaksanaan PTM dilakukan dengan mengacu fleksibilitas. Artinya, keputusan baru itu harus menyesuaikan kondisi pada bulan Juli mendatang.

“Harus diterapkan secara dinamis. Kalau memang dianggap kondisi besok Juli itu tidak memungkinkan 50 persen, ya tidak apa-apa jika 25 persen, dalam seminggu lima hari juga bisa dua hari,” tutur Muhdi saat dihubungi halosemarang.id, Rabu (9/6/2021).

Menurutnya, kebijakan tersebut sebelumnya sudah diatur dalam keputusan SKB empat menteri. Kemudian, lanjutnya, dalam PPKM Mikro, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan mengatur pendidikan pada masa pandemi Covid-19.

“Dalam memilih PPKM Mikro, daerah satu dengan lainnya beda, mestinya PPKM Mikro digunakan mengambil kebijakan pendidikan atau sekolah di masa pandemi Covid-19,” katanya.

Namun, Muhdi menekankan, apabila kebijakan tersebut diterapkan saat pelaksanaan PTM, maka siswa akan kehilangan pengalaman belajar atau lost learning semakin dirasakan.

“Seharusnya menteri kesehatan jangan memberlakukan skala nasional. Karena itu sangat membahayakan pendidikan di mana tidak semua daerah yang punya masalah itu,” tegas Muhdi.

Pemerintah, pinta Muhdi, dapat segera merampungkan penyuntikan vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Hal ini, lanjutnya, agar perlindungan diri guru dan tenaga kependidikan sebanding dengan dilakukannya PTM.

Muhdi menerangkan, pelaksanaan vaksinasi secara nasional masih baru menyentuh angka 30 persen. Sementara di Jawa Tengah, kebijakan tersebut juga bergantung pada kepala daerah masing-masing.

“Harus mempercepat vaksinasi terhadap guru, supaya kondisi kekebalan diri guru sudah siap melakukan PTM bulan Juli mendatang,” terangnya.

Pria yang menjabat Rektor Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) ini mendesak pemerintah untuk segera memprioritaskan vaksinasi terhadap guru sebelum dilangsungkan PTM.

“Janji Presiden bulan Juni sudah ada, nyatanya belum rampung jadi mundur Agustus yang terlalu lama, PGRI Jateng mendesak pemerintah untuk menyegerakan. Pada bulan Juli dimaksimalkan syukur bisa sampai 100 persen,” desak Muhdi.(HS)

Share This

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Grab Dukung Inisiatif Pemerintah Kota Semarang Terapkan Hari Angkutan Umum

Tiga Raperda Kendal Disahkan