HALO SEMARANG – Para petani di Lempuyangan Candiroto Temanggung, masih mengeluhkan persoalan permainan harga hasil panen. Petani menilai biaya tanam yang tinggi dan hasil panen yang didapatkan terlalu rendah sehingga membuat petani merugi.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng Muhammad Ngainirrichadl, mengacu pada hasil kegiatan reses di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, baru-baru ini.
Dia mengatakan dari hasil pertemuannya itu, petani berharap ada perhatian dari pemerintah, agar nasib petani bisa menjadi lebih baik.
“Mereka minta ada perlindungan dari pemerintah. Dalam hal ini, ada kepastian hasil panen tani,” kata Politikus PPP itu, seperti dirilis DPRD.Jatengprov.go.id.
Dalam reses tersebut, petani juga mempermasalahkan kelangkaan pupuk bersubsidi, yang justru kerap terjadi pada musim tanam.
“Mereka (petani) berharap pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap distributor dan agen, agar tidak terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, di saat petani membutuhkannya. Bahkan Kartu Tani juga tidak efektif, karena tidak bisa digunakan saat terjadi kelangkaan,” tuturnya.
Dia juga mengatakan kondisi itu semakin sulit, saat petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga mahal. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan menambah alokasi pupuk bersubsidi, agar tidak terjadi kelangkaan dan para petani tetap produktif.
“Untuk sementara, saya menyarankan agar petani menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan, karena sebagian besar petani juga beternak. Itu salah satu solusi atas mahalnya harga pupuk non subsidi. Rata-rata, pertanian di Temanggung dan Wonosobo tersebut, menanam tembakau, kopi, dan palawija,” jelasnya.
Kegiatan penyerapan aspirasi dilanjutkan ke Kabupaten Purworejo. Di sana, dia bertemu dengan sejumlah pelaku UMKM, yang mengeluhkan soal pemasaran produk. Untuk itu, mereka meminta pendampingan dari pemerintah, agar produk yang dijual laku di pasaran.
“Dari persoalan itu, saya menyarankan agar mereka melakukan pemasaran berbasis online, yakni dengan mendorongnya ke marketplace. Dengan begitu, produk yang dihasilkan bisa dikenal luas. Pemerintah bisa melakukan pelatihan atau pendampingan mengenai teknis pemasaran berbasis online tersebut,” kata dia. (HS-08)
