Perubahan Iklim Akibatkan Lebih Banyak Bencana

The 4th Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Minister for Climate Action. (Foto : Kemenkeu RI)

 

HALO SEMARANG – Perubahan iklim bumi selama beberapa dekade terakhir, telah meningkatkan jumlah kasus bencana meteohidrogeologi, seperti banjir badai, banjir, dan longsor.

Namun hal itu justru bisa makin parah pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan laporan terbaru PBB, seperti yang disampaikan dw.com, yang dirilis Selasa (13/10) di Jenewa, menyebutkan perubahan iklim akan menyebabkan bencana cuaca pada tahun-tahun mendatang akan makin banyak.

Konsekuensinya adalah makin banyak orang yang akan membutuhkan bantuan kemanusiaan, akibat bencana alam.

Pada 2018, bencana badai, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan telah mendorong 108 juta orang untuk mencari bantuan kemanusiaan internasional. Sampai tahun 2030, diperkirakan jumlah manusia yang akan tergantung dari bantuan internasional bisa meningkat 50 persen.

Selama 50 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan lebih dari 11.000 bencana terkait cuaca yang telah menyebabkan sekitar dua juta kematian dan kerugian ekonomi global senilai USD 3,6 triliun.

Khusus dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi, intensitas dan tingkat keparahan bencana cuaca, kata laporan itu, yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia, WMO.

Berkaitan dengan perubahan iklim, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan sejak tahun 2016, telah mengembangkan mekanisme penandaan anggaran perubahan iklim (climate budget tagging) dan mengintegrasikannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Penandaan anggaran perubahan iklim memungkinkan pemerintah meningkatkan pembiayaan dari pasar. Kami telah menerbitkan Green Bonds dalam format islami (Sukuk Hijau), secara rutin sejak tahun 2018. Green Sukuk adalah instrumen inovatif untuk mendorong investasi hijau di Indonesia. Indonesia adalah penerbit soverign green sukuk pertama di dunia, sekaligus penerbit soverign green bonds pertama di Asia,” lanjut Menkeu, seperti disampaikan kemenkeu.go.id.

Sri Mulyani, beberapa waktu lalu juga mengikuti “The 4th Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Minister for Climate Action”, sebagai salah satu rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund-World Bank Group (IMF-WBG) 2020.

“Indonesia bangga menjadi salah satu negara, yang berkomitmen dalam climate action (penanggulangan perubahan iklim). Hal ini ditunjukkan pada tahun 2018 ketika kami berhasil mengeluarkan inovasi pembiayaan iklim, berupa Sovereign Green Sukuk, yang hingga tahun 2020 ini, nilainya mencapai 2,9 miliar USD,” kata Menkeu.

Keterlibatan Indonesia dalam climate action sebelumnya adalah ketika pada 2007, Indonesia menjadi tuan rumah untuk kali pertama, dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB, yang diselenggarakan di Bali. Acara ini adalah sebuah seruan itu bagi negara-negara untuk meningkatkan climate action agar lebih serius.

Dia juga mengungkapkan bahwa Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan ini disebutnya bertugas untuk mengelola keuangan dan pembiayaan lingkungan hidup yang berkelanjutan secara lebih baik.

Ke depan, Pemerintah Indonesia ingin melihat lebih serius tentang penetapan harga karbon. Menkeu percaya bahwa penetapan harga karbon, pada tingkatan yang tepat dapat memberikan insentif dan memperkuat mekanisme pasar.

Sebagai informasi, koalisi Menteri Keuangan untuk aksi pada perubahan iklim mempertemukan para pembuat kebijakan fiskal dan ekonomi dari 52 negara dalam memimpin respons iklim global dan dalam mengamankan transisi yang adil menuju pembangunan berketahanan rendah karbon.

Tujuan koalisi ini adalah untuk mendukung penggunaan kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan publik, dan mobilisasi pendanaan iklim untuk mendorong aksi sebagai respon atas isu perubahan iklim. Hal itu dilakukan oleh koalisi ini dengan dengan memfasilitasi pertukaran pengalaman dan wawasan tentang kebijakan yang relevan serta koalisi ini juga berfungsi sebagai forum untuk mempromosikan standar umum dan praktik terbaik.

Sebagai informasi, pertemuan tahunan IMF-WBG dilakukan melalui format virtual pada tanggal 6-19 Oktober 2020. Beberapa isu utama yang akan diangkat dalam serangkaian pertemuan ini antara lain mengenai vaksin Covid-19, program penanganan Covid-19, kebijakan perpajakan, penciptaan lapangan kerja, investasi pada SDM, pemberdayaan wanita, pembiayaan pembangunan, reformasi BUMN, perlindungan sosial dan perubahan iklim. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.