Halo Semarang
Take a fresh look at your lifestyle.

Permukiman di Wilayah Peterongan Dinilai Sudah Overload

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menemui warga Peterongan, Jumat (13/9/2019).

 

HALO SEMARANG – Upaya Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi untuk membebaskan Kota Semarang dari persoalan wilayah kumuh terus dilakukan. Salah satu yang menjadi perhatiaannya adalah wilayah Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, yang masuk dalam kategori wilayah kumuh di Kota Semarang. Hal itu menurut SK Wali Kota Semarang nomor 50/801/2014.

Untuk itulah Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut secara khusus “blusukan” ke wilayah Kelurahan Peterongan, serta melakukan diskusi dengan warga setempat, Jumat (13/9/2019).

Bertempat di Balai Kelurahan Peterongan, Hendi sapaan akrab Wali Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk menangani persoalan wilayah kumuh di Kota Semarang dengan melakukan sejumlah upaya. Antara lain melalui program kampung tematik, peningkatan infrastruktur wilayah permukiman, perbaikan saluran dan drainase, hingga peningkatan taraf hidup warga setempat. Namun dirinya mengungkapkan, jika persoalan permukiman kumuh disebabkan oleh banyak faktor, tidak melulu tentang terjadinya penurunan kondisi lingkungan seperti rob dan banjir saja.

Lebih lanjut Hendi mencontohkan yang terjadi wilayah Kelurahan Peterongan. Kekumuhan di sana terjadi karena meningkatnya jumlah warga, sehingga mengakibatkan kondisi permukiman overload.

Pasalnya wilayah Peterongan merupakan salah satu pusat perputaran ekonomi di Kota Semarang, sehingga banyak orang ingin tinggal di wilayah ini. Kemudian dengan peningkatan jumlah warga yang tinggal tersebut, ada beberapa RT yang didiami hingga 150 keluarga, padahal rata-rata setiap RT hanya terdiri dari 50 keluarga.

“Tingginya jumlah penduduk yang ada di dalamnya menyebabkan banyak rumah dengan kondisi seadanya, bahkan tanpa sanitasi memadai. Serta kurangnya kedisiplinan dalam hal kebersihan. Apalagi ada Pasar Peterongan, selain membawa banyak manfaat positif bagi masyarakat, juga menimbulkan problematika lain seperti para PKL yang kurang tertata dengan baik, kondisi lingkungan yang kotor, serta kemacetan,” tutur Hendi.

Untuk itu dirinya meminta para PKL di wilayah Peterongan untuk tidak berjualan di jalanan, melainkan di dalam pasar agar lebih terorganisir dalam hal penataannya. Sehingga tidak lagi kumuh.

“Ini merupakan persoalan bersama yang harus segera diatasi. Penertiban pasar dan PKL ini menjadi salah satu solusi. Saya juga meminta jika ada PKL yang kemudian pindah di pasar jangan dipaido (dimarahi), melainkan dibantu agar tidak menyebabkan wilayah ini menjadi kumuh,” ajak Hendi.

Dalam kesempatan tersebut, wali kota bersama sejumlah kepala OPD yang turut mendampingi juga berupaya mengupas satu persatu persoalan yang ada di wilayah Peterongan. Seperti adanya drainase yang bermasalah, sehingga menyebabkan resapan air yang tidak maksimal saat hujan, penyelesaian crossing saluran air di pasar, pelebaran jembatan, pembangunan balai RW yang baru mencapai 40%, serta rencana pemasangan CCTV, dan perbaikan taman.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Widhoyono mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan kondisi untuk segera dapat dipersiapkan perbaikan dalam waktu dekat.

“Persoalan yang ada akan kami cek, kemudian kami cari solusi penyelesaiannya,” kata dia.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang