in

Perkuat Pengawasan Partisipatif, Mappilu-PWI dan Bawaslu Jateng Teken Kerja Sama

Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAKA (kiri) dan Ketua Mappilu-PWI Jateng Sugayo Jawama meneken nota kerja sama, Jumat (27/11/2020).

 

HALO SEMARANG – Sebagai lembaga yang dibentuk pememerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jateng merasa perlu melibatkan berbagai elemem masyarakat dalam tugas pengawasan proses pemilu/pilkada.

Untuk itu, Bawaslu menggandeng Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mappilu PWI) Jateng.

Kerja sama itu dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) yang ditandagangani kedua belah pihak, dalam acara Ngobrol Bareng Bawaslu (Ngobras) secara live lewat kanal Youtube, di kantor Bawaslu Jateng Jalan Papandayan Selatan No 1 Semarang, Jumat (27/11/2020).

Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subkhi Abdul Kadir Arif (SAKA) mengatakan, Bawaslu sangat membutuhkan pengawasan dan pendampingan oleh masyarakat, termasuk Mappilu.

“Pendampingan bisa berupa masukan, kritik, saran, dan sebagainya yang semuanya bertujuan agar tercapai proses demokrasi yang aman. Mari kita kawal bersama-sama proses demokrasi ini agar tercapai pemilu/pilkada yang aman dna sukses,” ungkap Fajar SAKA.

Ketua Mappilu-PWI Jateng, Sugayo Jawama menyampaikan, Mappilu adalah sebuah kekuatan moral yang bertugas menyuarakan segala permasalahan dalam mengawal proses demokrasi.

Menurutnya, sebagai kekuatan moral, Mappilu sangat membutuhkan pasangannya, yaitu kekuatan formal yang punya kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi setiap permasalahan.

“Dan kekuatan formal itu adalah Bawaslu yang merupakan representasi dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu/pilkada,” kata Sugayo.

Jadi, lanjutnya, kekuatan moral ibarat ruh, sedangkan kekuatan formal ibarat jasadnya. Karena itu sudah semestinya kedua kekuatan itu bersatu untuk menegakkan demokrasi di negeri ini.

Dalam siaran langsung yang dilanjutkan dengan dialog, Sugayo juga mengatakan, Mappilu melihat ada kekhawatiran masyarakat untuk datang ke TPS, bukan saja karena kebosanan akibat seringnya pemilu, tetapi juga karena pandemi Covid-19.

“Di sinilah peran media sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa pilkada ini aman karena penyelenggara sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Karena itu, masyarakat tak perlu takut untuk datang ke TPS,” jelasnya.

Sementara itu, koordinator Divisi Humas Bawaslu, Muhammad Rofiuddin, dalam sesi dialog itu juga menyampaikan, produk Mappilu adalah berita yang dikonsumsi masyarakat dan bisa memengaruhi opini masyarakat.

Karena itu, lanjutnya, posisi Mappilu sangat penting dalam memberikan informasi terkait proses pemilu yang sesuai dengan berbagai aturan yang berlaku.

“Media juga memegang fungsi kontrol, baik bagi penyelenggara pilkada, masyarakat, pasangan calon, maupun pihak-pihak lain yang terkait,” pungkas Rofiuddin.

Baik Bawaslu maupun Mappilu sepakat, pandemi tidak harus menghalangi proses demokrasi, tapi demokrasi juga harus dilaksanakan dengan ketaatan pada protokol kesehatan demi kesuksesan pilkada yang rendah transmisi dan tinggi partisipasi.(HS)

Share This

DPRD Kendal Mengesahkan APBD Kendal Tahun 2021

Amir Machmud: “Jogo Wartawan” Cara Jitu PWI Jateng Hadapi Pandemi