in

Pergantian Sertifikat Tanah Elektronik, Ini Yang Harus Dipahami

Contoh sertifikat tanah elektronik yang akan dirilis pemerintah (BPN Nomor 1 / 2021 tentang Sertifikat Elektronik)/Dok.

 

HALO SEMARANG – Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah menanggapi program sertifikat elektronik di tahun 2021 dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Ketua Pengurus Harian LP2K Jawa Tengah, Abdun Mufid mengatakan, masyarakat Indonesia tidak semuanya paham dengan data elektronik. Sehingga, lanjut Abdun, perlu dipastikan kembali keamanan dari program sertifikat elektronik. Sosialisasi terhadap pemilik tanah sebaiknya digencarkan dahulu, supaya tidak menimbulkan kegaduhan dikemudian hari.

“Para pemilik tanah se-Indonesia tidak semuanya paham data elektronik, kalau diterapkan nanti dampaknya bagaimana? Kan kita tidak tahu. Saya saja tahu ini (sertifikat tanah elektronik) malah dari media,” katanya saat dikonfirmasi dihubungi halosemarang.id melalui telepon seluler, Minggu (21/2/2021).

Menurutnya, keamanan data elektronik di Indonesia masih rawan untuk dibobol oleh peretas, sehingga membuat khawatir pemilik tanah.

“Keamanan data elektronik kita aman gak? Jangan sampai nanti sudah jadi sertifikat elektronik lalu dijebol peretas dan menimbulkan sengketa,” katanya.

Di sisi lain Abdun menilai, pelayanan sertifikat tanah oleh BPN belum optimal. Dia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat keluhan layanan dari BPN mengenai pertanahan.

“Layanan dari BPN diperbaiki dulu, karena sertifikat tanah elektronik ini diterapkan dampaknya luas. Misalnya jika terjadi sengketa bukti elektronik dapat dijadikan bukti tidak,” tegas Mufid.

Pemberlakuan program sertifikat elektronik, lanjut Abdun, sebaiknya bersifat secara sukarela bagi masyarakat yang telah siap diterapkan. Misalnya diberlakukan pada bukti kepemilikan yang sifatnya kecil, seperti BPKB Sepeda motor.

“Sertifikat elektronik sebaiknya diuji coba dahulu. Misalnya pada BPKB kendaraan, ini kan jika jadi masalah dampaknya ringan, buktikan dulu negara dapat melindungi warganya. Jika berhasil dinaikan ke sertifikat tanah elektronik,” lanjutnya.

Abdun menilai, program menjadikan sertifikat tanah elektronik adalah mulanya bagus. Namun harus ada penajaman literatur masyarakat terkait hukum pertanahan atas legalitas tanah serta digitalisasi yang masih rendah.

Sementara itu, mengutip apa yang disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil yang menanggapi kontroversi pergantian sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik (E-Sertifikat) yang tengah menjadi kontroversi pada masyarakat.

Sofyan Djalil menegaskan melalui webinar yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN secara virtual, Kamis (4/2/2021), bahwa Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertifikat tanah fisik yang masih dimiliki masyarakat.

“BPN tidak akan pernah menarik sertifikat. Kalau ada orang mengaku dari BPN ingin menarik sertifikat, jangan dilayani. Sertifikat yang ada tetap berlaku sampai nanti dialihkan dalam bentuk media elektronik,” ungkap Sofyan dalam webinar yang disiarkan secara langsung melalui YouTube.(HS)

Share This

Yayasan CDK Gandeng Sijum Sedekaholic Salurkan Alat Bantu Jalan Dan Kursi Roda Kepada Disabilitas

Jateng Terima 1 Juta Dosis Vaksin Gelombang II