Perbup Penanganan Sistem Pengaduan dan Perbup Benturan Kepentingan Disosialisasikan

Sosialisasi Perbup tentang Penanganan Sistem Pengaduan atau Wistleblowing System dan Perbup tentang Benturan Kepentingan, di Aula Integritas Inspektorat. (Foto : Kebumenkab.go.id)

 

HALO KEBUMEN –  Beragam upaya dilakukan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, untuk mewujudkan program unggulan Stop Korupsi, Gratifikasi, dan Pungli, salah satunya adalah dengan mengimplementasikan dalam Peraturan Bupati (Perbup)  Sistem Pengaduan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, Selasa (13/4) dalam sosialisasi Perbup tentang Penanganan Sistem Pengaduan atau Wistleblowing System dan Perbup tentang Benturan Kepentingan, di Aula Integritas Inspektorat.

Dijelaskan Wakil Bupati Ristawati, Wistleblowing System merupakan salah satu pilar utama sistem pengendalian internal, untuk mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan, di lingkungan pemerintahan.

Dengan demikian, segala isu terkait dugaan penyimpangan, pelanggaran, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dapat dideteksi sedini mungkin dan diatasi penyelesaiannya seoptimal mungkin secara internal.

Sehingga, exposure dan dampak negatif terhadap reputasi Pemerintah Kabupaten Kebumen atas isu-isu tersebut yang dapat merebak ke ranah publik, dapat terkelola dengan lebih baik.

“Saya berharap Inspektorat selaku OPD penanggung jawab Wistleblowing System, dengan didukung oleh OPD terkait, dapat terus meningkatkan efektivitas dan kinerja Wistleblowing System,” kata Ristawati, seperti dirillis Kebumenkab.go.id.

Selain perbup tentang pengaduan, disosialisasikan pula Perbup terkait Benturan Kepentingan, Wabup mengatakan hal itu merupakan mandat dari Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) Pemerintah Daerah, yang dikendalikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara khusus, Wakil Bupati juga meminta semua ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, agar bisa bekerja sebaik mungkin sebagai pelayan masyarakat, tanpa memiliki kepentingan di luar tugas-tugas pokoknya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat.

“Senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai pelayan masyarakat Kebumen tanpa ada kepentingan lain di luar dari tugas pokok sebagai ASN,” tegas Wabup Rista.

Menurut dia munculnya benturan kepentingan yang dialami ASN, bisa berdampak dan memengaruhi serta dapat menghilangkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

“Untuk itu perlu menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan, menegakkan integritas, mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mencegah timbulnya kerugian negara,” urainya.

Wabup Ristawati menyampaikan harapannya, dengan adanya sosialisasi benturan kepentingan tersebut, maka semua penyelenggara daerah dapat menghindari perbuatan benturan kepentingan atau conflict of interest. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.