Peraturan PKPU Terbaru, Larang Konser Musik Dalam Kampanye Pilkada

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Rofiudin.

 

HALO SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah gencar melakukan sosialisasi terkait dengan perubahan aturan-kampanye yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13/2020.

Perubahan aturan pelarangan kampanye dibuat untuk mencegah terjadinya kerumunan massa dan penyebaran virus di Pilkada di masa pandemi Covid-19.

Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Rofiudin menyatakan, saat ini ada perubahan signifikan dalam PKPU nomor 13/2020.

Menurutnya, perubahan aturan itu menyangkut pelarangan bentuk-bentuk kampanye yang berpotensi ada kerumunan dalam Pilkada 2020 di masa pandemi.

“Aturan lama diganti dengan metode-metode yang memanfaatkan media sosial atau daring. Ini semua dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, agar Pilkada tak memunculkan klaster korban Covid-19,” ujarnya Kamis (24/9/2020).

Perubahan PKPU tersebut, lanjut Rofi, merupakan bagian dari tindaklanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.

“Kini adanya aturan baru tersebut harus dipahami dan ditaati oleh semua pihak, terutama para pasangan calon, tim kampanye beserta para pendukungnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Rofiudin menjelaskan mengenai pelarangan sejumlah kegiatan dalam Pilkada serentak 2020.

“Dalam Pasal 88C ayat 1 PKPU nomor 13 tahun 2020 menyebutkan, partai lolitik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Rofi, dalam aturan baru tersebut, pelarangan juga dilakukan untuk kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, dan/atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

“Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi terkait dengan perubahan aturan-kampanye yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13/2020, sehingga dapat dipahami oleh pihak terkait,” ujarnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.