Peran Besar Pihak Swasta dan Kepedulian Masyarakat Dalam Mengatasi Wabah Covid-19 di Kota Semarang

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat menerima bantuan beras dari salah saorang petani di Kabupaten Pemalang, Jumat (3/4/2020).

 

HALO SEMARANG – Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam penanangan Covid-19 mengundang perhatian banyak pihak. Tak sedikit pihak swasta yang tergerak ikut membantu Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan berbagai upaya strategis secara massif.

Salah satunya memberikan bantuan pengamanan sosial kepada masyarakat di tengah tekanan ekonomi situasi penyebaran virus corona.

Baru-baru ini, Pemerintah Kota Semarang menerima bantuan 5.000 paket sembako, 1 ton beras, dan 5 bilik disinfektan, untuk disalurkan kepada masyarakat dari Kopi Luwak, seorang petani dari Pemalang, dan dari Hasan Mingyuang, Jumat (3/4/2020).

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyatakan bersyukur konsep pembangunan Bergerak Bersama yang selama ini dia gaungkan juga berjalan dalam penanganan Covid-19.

“Konsep itu menjadi penting untuk membuat kota ini mampu bangkit. Sekarang ada problem Covid-19, kalau kemudian pemerintah saja yang mengurusi ya bisa, tapi pasti penanganannya jadi lama,” ungkap Hendi, sapaan akrab Wali Kota Semarang tersebut.

Selain problem medis, saat ini yang tengah dirasakan warga Kota Semarang selama libur dua pekan terakhir adalah menurunnya pendapatan ekonomi dan urusan logistik.

“Kami sudah persiapkan 180.000 paket Sembako yang sedang dalam proses. Tapi tentu saja jumlah itu kalau kami hitung tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hampir selama 3 bulan ke depan,” ujar Hendi.

Dirinya pun mengungkapkan optimisme, bila semua pihak baik lembaga negara, BUMN, BUMD, pihak swasta turut bergerak bersama dan saling membantu, maka Kota Semarang dinilai semakin siap dan dapat bertahan di tengah pandemi virus.

“Insya-Allah ini akan membuat kita lebih mantap lagi. Bahwa Semarang dapat menghadapi dan menanagani persoalan Covid-19 ini, terutama perihal logistik dan bantuan ekonomi itu warga yang terkena dampak,” tuturnya.

Tak hanya itu, demi mempertahankan ekonomi UMKM dan pelaku usaha kecil, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan penundaan pembayaran kewajiban bagi UMKM yang memperoleh modal melalui Kredit Wibawa.

“Selama masih dalam kewenangan pemkot, nanti saya akan sampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi untuk menunda pembayaran kredit bagi UMKM,” tegas Hendi.

Pihaknya pun mengungkapkan kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi, namun hal terpenting saat ini bagaimana agar ekonominya dapat berjalan dengan baik.(HS)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.