in

Penyertaan Modal BUMD di Cilacap Sesuai Kesehatan Perusahaan

Rapat paripurna DPRD Cilacap dengan agenda tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap sejumlah Raperda. (Foto : Cilacapkab.go.id)

 

HALO CILACAP – Pemkab Cilacap memberikan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah, berdasarkan beberapa pertimbangan, termasuk tingkat kesehatan perusahaan bersangkutan.

Hal itu dikatakan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, dalam rapat Paripurna di DPRD Cilacap, Jumat (3/9). Rapat paripurna mengagendakan tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD.

Terkait penyertaan modal kepada BUMD, Bupati menyampaikan bahwa batas maksimal penyertaan modal tahun 2018 hingga 2022, seperti diatur dalam Perda Nomor 19 Tahun 2018 adalah sebesar Rp 89,227 milyar. Adapun realisasinya, adalah sejumlah Rp 61,627 milyar. Sehingga terdapat sisa lebih Rp 27,6 milyar.

“Sisa lebih tersebut, menunjukan bahwa Pemkab Cilacap melaksanakan penyertaan modal daerah, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan perusahaan dan potensi usaha, berdasarkan analisis investasi, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” kata Bupati, seperti dirilis Cilacapkab.go.id.

Sedangkan realisasi setoran Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian laba atas penyertaan modal tahun 2018 hingga 2021 sebesar Rp 160,433 milyar. Sehingga dapat dikatakan bahwa setoran PAD pada kurun waktu tersebut mencapai 260% jika dibanding jumlah penyertaan modal periode itu.

Selain penyertaan modal, dalam rapat peripurna tersebut juga dibahas mengenai sejumlah raperda, yakni tentang Kabupaten Layak Anak, kepemudaan, dan kawasan tanpa rokok.

Rapat diikuti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Sindi Syakir, Purwati, dan Saiful Musta’in. Hadir pula Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, para Asisten Sekda, serta anggota DPRD Cilacap. Adapun kepala dan perwakilan OPD mengikuti rapat tersebut secara virtual dari kantor masing-masing.

Terkait Raperda Kabupaten Layak Anak (KLA), Bupati mengucapkan terima kasih atas dukungan fraksi DPRD Kabupaten Cilacap. Menurut dia, melalui Raperda ini, Pemkab bisa melaksanakan pembangunan berbasis hak anak, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Untuk memberikan fasilitas ramah anak, sejumlah rumah sakit Pemerintah Darah dan swasta serta puskesmas, sudah menyediakan ruangan khusus pemeriksaan bagi anak. Ruangan ini terpisah dari ruang pasien dewasa.

Pada fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut, tersedia pula arena tempat bermain anak, arena pojok baca anak, serta adanya ruang laktasi bagi ibu menyusui. (HS-08)

Share This

Pemkab Wonogiri Mulai Susun Masterplan Kota Cerdas

Berikan Bantuan pada 300 ODKB, Bupati Purbalingga Minta Didoakan Agar Pandemi Cepat Selesai